Spanduk protes atau kritik terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul di sejumlah titik wilayah Kota Tasikmalaya sejak Kamis (23/3/2023) lalu.
Hingga Sabtu (25/3/2023) siang, spanduk itu ada yang bertambah, meski di titik lain spanduk itu menghilang.
Misalnya spanduk di sekitar simpang empat Mitrabatik, persis di depan sebuah Toserba, pada Jumat (24/3/2203) malam masih terlihat. Namun Sabtu siang ini spanduk itu menghilang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu di simpang tiga Cimulu, tak jauh dari bendung sungai Cimulu, spanduk baru muncul. "Posko sumbangan Rp 100 juta coin utk Bpk Gubernur Jabar. Save Citanduy, Ciloseh," tulisan di spanduk yang terpasang di jembatan ini.
Sejauh ini belum diketahui jelas makna dan maksud dari tulisan itu, karena tak ada posko atau sekedar meja di lokasi itu.
Sementara itu di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, spanduk bertuliskan "Gubernur kamana? Citanduy banjir. Sungai banjir, si eta tajir. Jangan arogan dengan kritikan," masih terpampang di pagar.
Pemasangan spanduk protes terhadap Gubernur itu dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat. Sebelum memasang spanduk itu, para aktivis sempat melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid. Menurut dia aksi protes itu didasari oleh aspirasi atau permasalahan maraknya pembangunan di sempadan sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa Barat.
"Jadi pada hari Selasa lalu, kami menerima audiensi dari elemen masyarakat yang menamakan dirinya Padi, Peradaban Demokrasi," kata Wahid.
Salah satu poin aspirasi yang disampaikan adalah terkait maraknya bangunan di sekitar sempadan sungai. Baik sungai Citanduy, Cimulu, Ciloseh dan lainya.
"Bukan hanya sungai Citanduy, salah satu yang mereka soroti adalah bangunan-bangunan di sekitar Sungai Cimulu sekitar Simpang Lima Kota Tasikmalaya. Nah sungai itu kan menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat," kata Wahid.
![]() |
Pantauan detikJabar di sekitar bendung Cimulu, kondisi sungai relatif mengkhawatirkan akibat tumpukan sampah. Bahkan di pintu irigasi, sampah menumpuk dan menebar bau busuk.
Sempadan sungai pun nyaris tak ada, karena bangunan-bangunan hampir semuanya mepet ke sungai.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat Dicky Ahmad Sidik merespons soal banjir yang disebabkan Sungai Citanduy tersebut. Dari kewenangan, kata Dicky, Sungai Citanduy berada di bawah kewenangan BBWS Citanduy Kementerian PUPR.
"Bukan Pemprov, itu kan pernah kejadian juga. Luapan sungai gitu. Sudah pernah ada, cuma memang saya masih harus Konfirmasi lagi dengan kaitannya. Pengadaan lahan dan lainnya," kata Dicky saat dikonfirmasi, Sabtu (25/3/2023).
Meski bukan berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar, namun Dicky menegaskan jika penanganan banjir merupakan kewajiban dari semua pihak. Oleh karena itu, dengan terjadinya banjir di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya pada 9 Maret 2023 lalu akibat luapan Sungai Citanduy, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah.
"Tapi memang kalau kaitan banjir kita harus bareng-bareng, kalau bukan kewenangan Jabar tidak kita diam, ada beberapa yang kita lakukan. Contoh di Bandung pengadaan lahan provinsi, kabupaten, penanganan tanggulnya baru oleh kementerian, seperti itu. Kompleks," ujarnya.
Saat ini pihaknya sedang berkomunikasi dengan BBWS Citanduy untuk menangani persoalan yang menyebabkan banjir tersebut. Menurutnya, pembuatan tanggul di Sungai Citanduy memang sudah pernah dikerjakan sebelumnya.
"Nanti saya coba komunikasi dulu. Itu memang pernah dikerjakan, ada beberapa bagian sudah dikerjakan kaitan tanggul ini. Sisi banjir kemarin harus konfirmasi lagi seperti apa," pungkasnya.
(bba/mso)