.webp)
Spanduk berisi protes atau kritik terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul di sejumlah titik di wilayah Kota Tasikmalaya. Selain terpasang di pagar gedung DPRD Kota Tasikmalaya, spanduk serupa juga terpasang di sekitar simpang empat Mitrabatik Kota Tasikmalaya.
Spanduk tersebut menampilkan bentuk kekecewaan warga terhadap Ridwan Kamil. "Gubernur kamana? Citanduy banjir. Sungai banjir, si eta tajir. Jangan arogan dengan kritikan," tulisan dalam spanduk tersebut.
Belakangan diketahui, spanduk protes terhadap gubernur Jawa Barat itu dipasang kelompok masyarakat dari Peradaban Demokrasi atau Padi. Sebelum memasang spanduk itu, para aktivis sempat melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid. Menurut Wahid, aksi protes didasari maraknya pembangunan di sempadan sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Jadi pada hari Selasa lalu, kami menerima audiensi dari elemen masyarakat yang menamakan dirinya Padi, Peradaban Demokrasi," kata Wahid, Jumat (24/3/2023) malam.
Salah satu poin aspirasi yang disampaikan adalah terkait maraknya bangunan di sekitar sempadan sungai seperti di Sungai Citanduy, Cimulu, Ciloseh, dan lainya. "Bukan hanya Sungai Citanduy, salah satu yang mereka soroti adalah bangunan-bangunan di sekitar Sungai Cimulu sekitar Simpang Lima Kota Tasikmalaya. Nah sungai itu kan menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat," kata Wahid.
Merespons aspirasi itu, sejumlah anggota DPRD, PUTR, dan Satpol PP langsung melakukan peninjauan ke lapangan. Ternyata pengaduan yang disampaikan benar, di kawasan itu didapati bangunan yang menjorok ke sungai. Salah satu diantaranya bahkan sedang dilakukan pembangunan.
"Kami sampaikan bahwa itu kewenangan Provinsi Jawa Barat, dan mereka meminta kami melakukan pemanggilan. Ya kami respons, kami akan berusaha untuk mengundang pihak PSDA Provinsi Jawa Barat dan BBWS Citanduy untuk membahas masalah ini. Kemarin memang terpotong libur, mungkin nanti Senin akan kami koordinasikan dengan pimpinan DPRD agar bisa mengundang perwakilan Pemprov Jawa Barat dan BBWS Citanduy," kata Wahid.
Dia juga memaparkan DPRD sudah meminta Satpol PP Kota Tasikmalaya mengambil tindakan, termasuk memeriksa apakah pembangunan itu sesuai IMB atau tidak. "Walau pun rasanya tak mungkin Pemkot Tasik mengeluarkan IMB sampai ke sempadan sungai, tapi kami sudah meminta Satpol PP melakukan penelusuran, bagaimana bisa masyarakat berani membangun di sempadan sungai. Perlu ditelusuri dimana masalahnya," kata Wahid.
Terkait pemasangan spanduk, Wahid menganggap sebagai hal yang lumrah sebagai ekspresi atau media penyampaian aspirasi. "Saya kira wajar ya (memasang spanduk), tapi kita harus pisahkan antara murni aspirasi masyarakat atau ada unsur kepentingan politik. Kita harus pisahkan itu, dan kami fokus pada aspirasi yang disampaikan," kata Wahid.
Wahid mengatakan kelestarian daerah aliran sungai merupakan hal penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Karena dampaknya bisa sangat luas bagi kepentingan masyarakat secara umum. "Aspirasinya bagus, sempadan sungai atau daerah aliran sungai itu penting kita rawat. Tidak bisa mendirikan bangunan sembarangan, itu berbahaya," kata Wahid.
Spanduk itu mulai terpasang sejak Kamis (23/3/2023). Wendi, petugas keamanan kantor DPRD mengatakan pemasangan spanduk itu dilakukan pada Kamis (23/3/2023) pagi. "Ada sejak kemarin pagi, pihak pemasang sudah meminta izin untuk memasang di pagar depan gedung DPRD," kata Wendi, Jumat (24/3/2023).
Dia menjelaskan pihak yang meminta izin untuk memasang spanduk itu berasal dari komunitas atau forum Peradaban Demokrasi Indonesia. "Yang memasang dari Padi, Peradaban Demokrasi Indonesia," kata Wendi.
Keberadaan spanduk itu sendiri menuai perhatian dari sejumlah masyarakat Kota Tasikmalaya, apalagi lokasinya yang berada di pinggir jalan protokol Kota Tasikmalaya.
