Keluh Guru Pamong SMA Terbuka Jabar Usai Setahun Mengajar Tak Dibayar

Pemprov Jawa Barat menunggak honor untuk 1.700 guru pamong SMA/SMK terbuka sepanjang 2022. Akibatnya, selama setahun kemarin para guru pamong ini tidak mendapatkan haknya setelah membantu pendidikan anak-anak di Jabar.

Nasib guru pamong yang tak mendapat honor selama setahun itu pun diceritakan Kepala Sekolah SMA Terbuka TKB Gemilang V di Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung bernama Yana Mulayan. Kepada detikJabar, Yana mengatakan, ia dan rekan seprofesinya terpaksa memutar otak agar pendidikan bagi anak-anak tetap berjalan.

"Jadi honor ini dulu kita sempat dapat, jumlahnya Rp 935 ribu per bulan. Tapi tahun 2022 kemarin, itu nggak ada. Dan tahun ini juga nggak dapet, udah lama nggak ada honor lagi buat kita ngajar," kata Yana, Jumat (17/3/2023).

Meski terbilang tak begitu besar, namun bagi Yana, honor guru pamong itu bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan dapur di rumah. Apalagi, beberapa rekan seprofesinya memang banyak yang mengandalkan pemasukan dari profesi guru pamong SMA terbuka.

"Pas ada honor mah sangat terbantu, kang. Kalau saya pribadi kondisi ekonominya masih lumayan terbantu, soalnya wirausaha juga. Tapi temen-temen yang lain pas nggak honor buat guru pamong itu banyak yang ngeluh. Soalnya mereka ngandalin ekonominya itu dari situ doang. Kalau nggak pemasukan pasti berat juga," ungkap Yana.

Karena tak mendapat honor selama setahun mengajar, beberapa rekan Yana ada yang terpaksa mengutang untuk menambal biaya operasional di sekolah terbuka. Semuanya, kata Yana, dilakukan lantaran keinginan para guru pamong pendidikan bagi anak-anak di sekolahnya tetap berjalan secara normal.

"Kalau keluhan mah banyak dari teman-teman, termasuk yang itu. Kalau saya Alhamdulillah karena punya usaha. Temen-temen yang lain itu murni pendidik, dari sisi ekonominya ngandalin guru aja. Tapi karena semangatnya tinggi, ya sudah dilaksanakan aja. Mikirnya pasti ke anak-anak walau secara kebutuhan ekonominya juga banyak," ucap Yana.

Yana sendiri telah membuka SMA Terbuka itu sejak tahun ajaran 2016/2017. Pada awal didirikan, sekolahnya menginduk ke SMAS Langlangbuana. Namun kini, mereka menginduk ke SMAS Nasional yang berlokasi di Sadang Serang, Kota Bandung.

Meski bukan menjadi pilihan utama, Yana tetap bangga dengan sekolahnya. Sebab menurut Yana, sekolahnya memang dikhususkan untuk menampung anak-anak yang putus sekolah karena beberapa faktor. Mulai dari keterbatasan biaya hingga adanya insiden anak yang hamil di luar pernikahan.

"Di sekolah saya siswanya ada 20 orang, dari kelas X sampai XII. Setiap tahun kita meluluskan siswa dan belajarnya di rumah pribadi saya. Saya tergerak supaya anak-anak yang putus sekolah ini bisa melanjutkan pendidikan, ini memang komitmen guru-guru dari awal. Jadi yang ekonominya kurang, hamil di luar nikah, itu kita tamping di sini. Bahkan pernah ada pasangan suami istri yang sekolah di kami," tuturnya.

Yana dan guru pamong lainnya pun berharap agar honor mereka pada 2022 bisa segera dibayarkan Pemprov Jabar. Kemudian pada tahun ini, mereka meminta supaya pos anggaran untuk honor guru pamong disediakan sebagai bagian apresiasi untuk para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

"Temen-temen guru pamong sangat membutuhkan honor ini, mereka sekarang bertahan karena jiwa sosialnya tinggi meski secara ekonomi mereka sangat butuh. Jadi kami mohon ke Pemprov, ya segeralah tunaikan kewajibannya membantu kami. Kami juga kan membantu Pemprov untuk membantu perbaikan pendidikan di Jawa Barat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jawa Barat menunggak honor untuk para guru pamong SMA/SMK terbuka sepanjang 2022. Tercatat, total nilai honor yang tidak dibayarkan untuk seribuan guru pamong itu mencapai sekitar Rp 21 miliar.

Masalah ini pun mengemuka saat beberapa perwakilan dari 1.700 guru pamong sekolah terbuka mengadu ke Komisi V DPRD Jawa Barat beberapa hari lalu. Meski hanya berstatus guru pamong, namun mereka ini memiliki 31 ribuan siswa yang mendapat pendidikan formal.

Setelah ditelusuri, honor guru pamong yang sebetulnya lancar dibayarkan pada 2020 hingga 2021, malah hilang pada tahun anggaran 2022. Pos anggaran untuk para guru pamong itu belakangan diketahui dihilangkan Disdik Jabar.

Masalahnya kemudian terungkap kembali jika anggaran untuk seribuan guru pamong sekolah terbuka di Jabar tidak dianggarkan lagi di APBD 2023. Ditambah, solusi yang ditawarkan Pemprov untuk honor guru pamong dikurangi menjadi Rp 440 ribu mendapatkan penolakan.

Merespons hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya memastikan sedang mencari solusi untuk membayar tunggakan honor para guru pamong. Polemik ini pun menjadi perhatian Disdik untuk bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

"Jadi untuk yang guru pamong, ini menjadi perhatian kami juga untuk mendapatkan solusinya. Kami sedang mencari solusi yang benar nanti kedepannya. Secara admin benar, agar nanti kami juga tidak salah," kata Wahyu kepada detikJabar.

Mengenai rekomendasi dari Komisi V DPRD Jabar untuk mengalokasikan honor guru pamong dari anggaran bantuan tak terduga, Wahyu sedang menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jika memungkinkan, Disdik bakal menganggarkan honor 1.700 guru pamong dari pos anggaran ini. Namun jika tidak bisa dilakukan, maka pihaknya akan mencari solusi lainnya.

"Jadi tidak hanya cukup dari Disdik, kami juga harus koordinasi dengan BPKAD, TAPD karena kewenangannya bukan hanya di kami untuk solusinya. Tapi ini menjadi perhatian kami untuk mendapat solusinya," pungkasnya.