Masjid Al Jabbar terus menyita perhatian. Setelah diresmikan pada 30 Desember 2022, banyak netizen yang kagum dengan kemegahannya, namun tak sedikit yang melontarkan kritik atas proyek pembangunan yang memakan dana sekitar Rp 1,2 triliun itu.
Setelah sebelumnya dihebohkan dengan banyaknya tumpukan sampah dan ulah pengunjung yang berenang di kolam Masjid Al Jabbar usai diresmikan, kini muncul kritik dari salah satu netizen di Twitter soal masjid tersebut. Kritik itu dilontarkan akun @outst**** beberapa waktu lalu.
detikJabar telah mengkonfirmasi pemilik akun @outst**** mengenai cuitannya di Twitter. Dia telah mengizinkan wartawan untuk mempublikasikan cuitannya yang berisi kritikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang pembangunan Masjid Al Jabbar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Singkatnya, dari sekian cuitan akun itu, ada salah satu cuitan yang direspons langsung oleh Ridwan Kamil. Dalam unggahan akun @outst****, ia mengkritik karena pembangunan Masjid Al Jabbar ternyata menggunakan APBD. Ia menganggap ada kebutuhan yang lebih mendesak seperti transportasi massal daripada pembangunan Masjid Al Jabbar.
"Bikin mesjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jd amal jariyah. Tapi kalau mesjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak BUKAN akad wakaf. Kalau di agama Islam, tdk sembarang dana bisa dipakai utk Mesjid!," tulis @outst**** sebagaimana dilihat detikJabar, Rabu (4/1/2023).
Cuitan ini yang kemudian dikomentari langsung oleh Ridwan Kamil. Namun, RK membalas cuitan tersebut di akun Instagram pribadinya @ridwankamil sambil mengunggah tangkapan layar cuitan dari akun @outst****.
"Penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang. Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Dimana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D," tulis RK.
RK mengatakan jika penggunaan APBD maupun APBD tak hanya bisa digunakan untuk pembangunan masjid semata. Beberapa tempat peribatan lain di Indonesia seperti gereja hingga pura bisa menggunakan anggaran negara. Salah satunya ia mencontohkan pembangunan Masjid Raya Istiqlal yang dibangun melalui APBN pada 1961 dengan dana Rp 7 miliar.
"Masjid, Gereja, Pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif. Masjid Istiqlal dibiayai 7 Milyar rupiah di tahun 1961 melalui APBN. Di wilayah mayoritas kristiani APBD dialokasikan untuk gereja. Di wilayah Bali, APBD/N dipakai untuk membangun kawasan ibadah Pura," ungkapnya.
"Jikaakang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja. "Niat saya bayar pajak, bukan wakaf!". Betul. Kewajiban anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan, penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara," tambahnya.
Lihat juga video 'Kata Ridwan Kamil soal Kolam Masjid Al-Jabbar Dipakai Warga Berenang':
RK turut menjelaskan proses perjalanan pembangunan Masjid Al Jabbar hingga diresmikan 30 Desember 2022 kemarin. Kata dia, pembangunan Masjid Al Jabbar merupakan titipan aspirasi dari masyarakat Jawa barat yang menginginkan adanya masjid raya provinsi sejak 7 tahun lalu.
"Flashback. Jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun yang lalu. Karena selama ini Masjid Raya Provinsi mengkudeta masjid Agung Kota Bandung," ungkapnya.
"Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat. Demikian penjelasan saya, sekaligus edukasi untuk semua yang mau jernih berpikir dan belajar. Hatur Nuhun."
Tadinya, Ridwan Kamil turut menyelipkan tagar #sugantehpinter atau dalam bahasa Indonesia berarti 'kirain pintar' dalam unggahannya. Namun belakangan, tagar itu dihapus oleh Ridwan Kamil meski sudah mendapat banyak sorotan dari warganet.
Setelah mendapat penjelasan itu, akun @outst**** kembali membalas unggahan Ridwan Kamil. Ia tetap meminta ada prioritas pembangunan di Jawa Barat salah satunya untuk angkutan massal, mengingat kata dia kemampuan keuangan Pemprov Jabar cukup terbatas.
"Terimakasih responnya Kang @ridwankamil walau pindah ke Instagram. Mohon ijin saya komen di sini juga. Semoga media sosial ini bisa dimanfaatkan warga Jabar utk diskusi dgn sehat, bukan emosi dan persekusi. Karena ini membahas penggunaan uang kita bersama dan membahas tempat ibadah," katanya.
"Seperti kita tahu, kemampuan fiskal Provinsi Jabar terbatas padahal kebutuhan rakyat Jabar sangat banyak. Misalnya, anggaran terkait perhubungan hanya 0.53% dari APBD 2022 - itupun banyak habis utk belanja operasional bukan belanja modal artinya hanya melanjutkan yg sudah ada. Padahal keberadaan angkutan umum di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Modernisasi dan elektrifikasi Kereta Bandung Raya masih belum terwujud, padahal rencana sejak 2013. Apalagi yg masih mengawang-awang seperti LRT, Monorel, Cable Car, Metro Capsule, atau apa lagi, Kang Emil lebih hapal," tuturnya.
"Di sisi lain, pembangunan masjid ini memakan dana lebih dari 1 Trilyun sekalipun dibagi multiyear. Tahun 2018 ketika Kang Emil mulai menjabat di Jabar, progress pembangunannya baru 50% artinya ada kesempatan berhemat. Rasanya tidak perlu marmer impor dari Italia misalnya. Apalagi, Kang Emil juga yg sejak awal mengusulkan masjid ini baik proyeknya, desainnya, dan lokasinya."
Mengakhiri komentarnya, akun @outst**** mewanti-wanti RK supaya lebih hati-hati menggunakan APBD. Ia juga meminta Ridwan Kamil untuk bisa berdiskusi secara sehat di media sosial tanpa memberikan label yang mendeskriditkan seperti tagar #sugantehpinter.
"Ke depannya saya mohon Gubernur lebih berhati-hati dalam penggunaan APBD, karena itu amanah utk seluas-luasnya kepentingan umum. Jangan lupa masih banyak janji dan rencana Kang Emil yg belum terwujud. Masyarakat juga saya kira berhak mempertanyakan dan mendiskusikan apakah penggunaan APBD sudah pada tempatnya. Yuk lanjut diskusi dengan sehat, tanpa saling memberi label yg merendahkan," tuturnya.
Dari sekian komentar, RK kemudian membalasnya. Salah satunya berisi bahwa ia berhak menjawab agar tidak terjadi salah paham mengenai kritik yang dilontarkan akun @outst**** tersebut.
"Sekali lagi. Akang selalu beragumen di bab urusan transportasi publik. Urusan yg hrs dibiayai APBD itu ada ratusan urusan. Tidakah akang paham, jakarta yg selalu dibanding sbg percontohan, APBD nya 80 T. 2 kali Jawa Barat. Itu pun MRT nya 50% dibiayai APBN. Tanpa APBN, provinsi selain Jakarta kesulitan utk pembiayaan trans masal. Semua juga dikerjakan dgn kompleksitas masing2. Kalo mau bahas trans publik, bisa di postingan lain. Skg mah sila berargumentasi panjang lebar bahwa seolah masjid tdk boleh oleh apbd?," tulisnya.
"Terus kang, kenapa takut dikomen netizen? Kang akang bagian dari golongan yg senang komen/kritik di ruang publik. Masa ngeritik senang, giliran dikomen netizen takut," tuturnya.
"Dan saya berhak menjawab dengan rasional tidak paham," tambahnya.
Saat berbincang dengan detikJabar melalui direct massage (DM), akun @outst**** mengungkap alasannya melontarkan kritik tersebut. Ia mengatakan banyak substansi yang perlu ditagih kepada RK atas janji politiknya yang belum selesai selama menjabat Gubernur Jawa Barat.
"Masa jabatan RK tinggal hitungan Bulan, yuk kita tagih janji dan rencananya yg masih menggantung bahkan sejak walkot. Saya harap netizen bisa fokus di hal tsb," tulis akun @outst**** dalam DM-nya kepada detikJabar.