Abrasi mengancam pantai utara (Pantura) Jawa Barat. Garis pantai pun berubah. Tak hanya itu, abrasi juga mengancam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil sempat menyampaikan ancaman abrasi saat menghadiri wisuda anak keduanya, Camillia Laetitia Azzahra di SMAN 3 Bandung pada Kamis (16/6) lalu. Ridwan Kamil berbicara soal dampak global warming.
Ridwan Kamil menyebutkan sekitar 200 hektare tanah di Kabupaten Bekasi hilang karena permukaan air laut yang naik. "Cirinya permukaan laut naik. Di bekasi sekitar 200 hektare. Sertifikatnya ada, tapi tidak ada tanahnya," kata Ridwan Kamil dalam sambutannya.
Kepala Bidang (Kabid) Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar Dyah Ayu menjelaskan perubahan garis pantai di Kabupaten Bekasi terbesar terjadi di Pantai Muara Gembong. Selain global warming atau pemanasan global, rusaknya pesisir pantai di Bekasi dipengaruhi berbagai faktor, seperti abrasi, akresi dan reklamasi.
"Kalau Muara Gembong banyak abrasi. Sedangkan wilayah dekat perbatasan DKI Jakarta banyak reklamasi," kata Dyah kepada detikJabar, Rabu (29/6/2022).
Dikutip dari dokumen 'Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat' DKP Jabar, selama delapan tahun atau dari 2013 hingga 2021, luas wilayah pengelolaan DKP Jabar bertambah. Artinya, ada penambahan ruang laut.
Menurut peta Badan Informasi Geospasial (BIG), pada 2013 luas wilayah laut yang dikelola Pemprov Jabar seluas 1.549.317 hektare. Kemudian, pada tahun 2021, luas wilayah laut Pemprov Jabar seluas 1.655.121 hektare. Artinya, luas wilayah laut Pemprov Jabar bertambah sekitar 105.804 hektare.
Penambahan luas wilayah laut itu telah ditetapkan Kemendagri. Selain faktor abrasi, akresi dan reklamasi, Dyah Ayu menyebut Kemendagri telah menetapkan penambahan luas wilayah pengelolaan ruan laut untuk Pemprov Jabar.
"Kalau batas baru yang antara Jabar dan DKI, dan pulau Biawak karena penetapan Kemendagri," ucap Dyah Ayu.
DKP Jabar saat ini belum bisa mengelola beberapa wilayah laut. Dyah Ayu mengatakan hal itu karena ada beberapa wilayah ruang laut yang SK-nya milik Kementerian Kehutanan.
"Sehingga kita mengelola di luar kawasan hutan. Coba kita lakukan penghijauan," kataDyah Ayu.
