Kemenag Bahas Penanganan Dampak Gempa di NTT, Sulteng, dan Sumut

Kementerian Agama (Kemenag) mematangkan langkah penanganan dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama jajaran Kemenag di tingkat pusat dan daerah menggelar pertemuan hybrid untuk membahas kondisi serta kebutuhan penanganan pascabencana.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam agenda breakfast meeting yang diikuti pejabat Eselon I, II, III, dan IV, baik dari pusat maupun daerah. Sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, serta jajaran terkait juga turut mengikuti rapat.

Dalam pertemuan itu, Menag meminta jajarannya berkonsentrasi pada penanganan dampak gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sumatera Utara (Sumut). Langkah tersebut, menurutnya, perlu diawali dengan pendataan yang valid, lengkap, dan menyeluruh.

Kemenag Diminta Data Kerusakan Akibat Gempa

Pendataan menjadi salah satu fokus utama yang ditekankan Menag. Data tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi seluruh satuan kerja Kemenag yang terdampak gempa secara komprehensif.

Objek yang perlu didata tidak hanya bangunan kantor, tetapi juga rumah ibadah, madrasah dan sekolah keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pondok pesantren.

Setiap kerusakan juga diminta untuk diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.

Menag Nasaruddin Umar menegaskan pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar kebutuhan penanganan di lapangan dapat diketahui dengan jelas.

"Mungkin pendataan kita itu harus lengkap juga. Jadi bukan hanya kita bicara tentang gedung, tetapi termasuk mebelairnya. Kan rata-rata mereka itu juga mebelairnya rusak gitu misalnya, seperti meja, kursi dan papan tulis madrasah yang hancur," ungkap Menag dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (18/8/2026).

Kemenag Bahas Ancaman Karhutla

Selain penanganan dampak gempa bumi, pertemuan tersebut turut membahas upaya menghadapi dan mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Menag menilai pencegahan Karhutla perlu dilakukan secara lebih serius mengingat kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak luas, termasuk munculnya asap yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Kemenag juga memandang perlu adanya tindak lanjut berupa Surat Edaran yang ditujukan kepada jajaran Kemenag di daerah. Surat tersebut nantinya diharapkan dapat diteruskan hingga ke madrasah dan KUA sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Karhutla.

Menurut Menag, pendekatan keagamaan memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat menjaga lingkungan. Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu program prioritas Kemenag, yakni ekoteologi.

"Oleh karenanya, surat edaran ini, sesegera mungkin dilakukan bahwa peran kepentingan agama juga sangat penting di dalam rangka pencegahan kebakaran hutan," ujar Menag.

Dalam upaya pencegahan Karhutla, Menag juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Menurutnya, kebiasaan tersebut perlu dihentikan karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas sekaligus berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan.

"Jadi kita sampaikan kepada masyarakat kita jangan lagi ada pembakaran sampah, itu kan secara tradisional masyarakat kita itu membakar sampah. Mau membuka lahan itu dengan membakar lahan, kita sampaikan kepada mereka itu bahwa itu dosa," pungkasnya.

Video Hasil Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 2026

Video Hasil Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 2026