.webp)
Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyampaikan catatan refleksi kebangsaan mendalam bagi seluruh pemegang mandat rakyat. Ia menegaskan pentingnya konsistensi seluruh elemen pemerintahan dalam membawa Indonesia menuju cita-cita awal yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Haedar menyebutkan, sepanjang 81 tahun kemerdekaan, berbagai rezim dan bentuk pemerintahan telah silih berganti dengan gejolak serta dinamika masing-masing. Menurutnya, tantangan utama bangsa saat ini terletak pada kejelasan arah tujuan nasional yang harus dijaga oleh eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.
"Pemegang amanat rakyat yang sah seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai institusi pemerintahan lainnya tentu mengerti betul Indonesia harus dibawa ke mana. Indonesia wajib dibawa menjadi negara dan bangsa yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," tegas Haedar Nashir dalam catatannya, dikutip dari laman Muhammadiyah, Senin (17/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menekankan bahwa diktum mendasar konstitusi untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia wajib dihayati serta diwujudkan nyata oleh seluruh penyelenggara negara.
Mengulas dinamika kepemimpinan nasional, Haedar menilik rekam jejak pembangunan era Orde Lama yang kandas akibat tingginya gejolak politik, hingga masa Orde Baru yang sebagian berhasil namun meninggalkan persoalan otoritarianisme. Memasuki era reformasi, demokratisasi memang terbuka luas, namun ia menggarisbawahi hadirnya tantangan baru berupa ketidakpastian arah pembangunan yang cenderung terputus setiap pergantian presiden.
Selain itu, ia menyoroti melemahnya fungsi check and balances akibat kuatnya koalisi politik pemerintah yang mengarah pada kecenderungan executive heavy.
"Agenda strategis yang harus dipastikan ialah bagaimana visi-misi hasil politik elektoral melalui serangkaian program dan kebijakan nasional menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan untuk terwujudnya tujuan nasional," paparnya.
Haedar juga menekankan kehendak politik Presiden Prabowo Subianto terkait penciptaan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mendesak pihak-pihak yang memegang kekuatan politik dan ekonomi agar mengkhidmatkan pengaruhnya demi kesejahteraan bersama.
Lebih jauh, Haedar mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap suara dan aspirasi publik agar tidak ada kesenjangan antara negara dan rakyatnya. Ia menekankan bahwa Indonesia didirikan atas dasar kebersamaan, bukan milik sekelompok orang atau golongan tertentu.
Mengutip pidato legendaris Bung Karno dalam sidang BPUPKI, Haedar menegaskan bahwa Republik Indonesia didirikan atas dasar prinsip "semua buat semua, satu buat semua, dan semua buat satu".
"Maka, jangan sampai ada kekuatan apa pun yang dominan dan menguasai Indonesia, sehingga negara dan bangsa tercinta ini kehilangan jiwa utamanya yakni Indonesia milik bersama," pungkas Ketum PP Muhammadiyah tersebut.
(hnh/lus)
