.webp)
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran geopolitik yang lebih berani dan proaktif di panggung internasional. JK menilai Indonesia memiliki legitimasi serta modal diplomasi yang sangat kuat untuk menjadi juru damai atas eskalasi konflik yang kembali memanas di kawasan Timur Tengah.
Sikap tersebut disampaikan JK usai menghadiri rangkaian hari ketiga Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (26/7/2026).
Menurut Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian Nasional ini, status Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia serta stabilitas kawasan Asia Tenggara yang tergolong kondusif menjadi modal kunci yang tidak dimiliki banyak negara lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK menyoroti dinamika geopolitik Timur Tengah yang dinilainya kian mengkhawatirkan. Harapan terciptanya stabilitas sempat terbuka saat komunikasi diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan sinyal positif, namun kini kondisi justru berbalik arah dan berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas.
"Semula kita bergembira bahwa sudah ada kesepakatan antara Iran dengan Amerika. Tapi buyar lagi, malah makin meluas," ungkap JK, dikutip dari laman MUI.
Tidak hanya ketegangan antarnegara besar, JK juga menggarisbawahi pentingnya meredam konflik internal di Yaman agar tidak menjadi "bara dalam sekam" yang memperkeruh situasi regional. Ia mengimbau kelompok Houthi dan pemerintah Yaman untuk menekan ego masing-masing demi menghentikan krisis kemanusiaan yang berlarut-larut.
"Houthi sendiri juga menahan diri untuk berdamai dengan pemerintah. Jangan sampai perang internal di Yaman menimbulkan masalah tambahan diseluruh Timur Tengah," paparnya.
Guna mencegah eskalasi militer yang lebih merusak, tokoh asal Sulawesi Selatan ini mendesak aktor-aktor kunci kawasan, termasuk Arab Saudi, Iran, hingga Amerika Serikat, untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan humanis.
Ia menegaskan bahwa sejarah membuktikan kekerasan tidak pernah menjadi solusi akhir dari perselisihan politik maupun ideologi.
"Semuanya bisa selesai kalau ada dialog, ada pengertian masing-masing," tegas JK.
Berangkat dari prinsip tersebut, JK mendorong Kementerian Luar Negeri dan pemerintah RI untuk segera mengambil inisiatif membuka ruang perundingan. Indonesia dinilai sangat ideal mengambil posisi sebagai pendengar netral sekaligus fasilitator yang menjembatani pihak-pihak bertikai.
"Indonesia sebagai negara dengan penduduk masyarakat Islam terbesar tentu juga perlu memberi inisiatif. Indonesia siap untuk menjadi, katakanlah, pendengar di antara negara-negara itu karena kita relatif lebih aman di Asia Tenggara," pungkas Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu.
