Menlu Saudi: Masalah Israel-Palestina Bisa Diselesaikan Lewat Negosiasi

Menlu Saudi: Masalah Israel-Palestina Bisa Diselesaikan Lewat Negosiasi

Anisa Rizki Febriani - detikHikmah
Jumat, 26 Sep 2025 17:00 WIB
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Salman
Menlu Saudi Faisal bin Farhan (Foto: Arab News)
Jakarta -

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyebut bahwa masalah antara Israel dan Palestina bukan satu hal yang mustahil untuk diatasi. Menurutnya, hal tersebut bisa diselesaikan melalui proses negosiasi apabila ada kemauan politik yang sungguh-sungguh.

"Jelas, harus ada proses negosiasi antara Palestina dan Israel untuk menyelesaikan semua masalah yang masih ada. Kami tidak melihat masalah-masalah ini sebagai hal yang mustahil untuk diatasi," katanya, dilansir dari Arab News pada Jumat (26/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Menlu Saudi menjelaskan apabila ada kemauan yang sungguh-sungguh, maka negara Palestina akan segera terwujud dalam waktu yang singkat.

"Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh - dan kami tahu dari Otoritas Palestina bahwa mereka siap dan akan datang untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan cara yang masuk akal dan pragmatis - kita bisa memiliki negara Palestina dalam waktu yang relatif singkat, negara yang juga sangat berkelanjutan dan layak, dan dapat hidup rukun dengan negara-negara tetangganya di Israel," ujarnya menguraikan saat berbicara di sidang ke-80 Majelis Umum PBB, New York.

ADVERTISEMENT

Pertemuan tersebut didahului dengan Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis.

Konferensi tersebut menghasilkan adopsi Deklarasi New York, sebuah peta jalan komprehensif yang menguraikan langkah-langkah konkret dan berjangka waktu menuju penyelesaian damai konflik Israel-Palestina.

Deklarasi yang didukung oleh Majelis Umum PBB itu menetapkan kerangka kerja multidimensi yang membahas tata kelola politik, keamanan, bantuan kemanusiaan, pemulihan ekonomi, dan akuntabilitas hukum.

Deklarasi juga menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, reunifikasinya dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina dan pengucilan Hamas, pembentukan misi stabilisasi sementara yang dipimpin PBB, dan penghentian perluasan pemukiman Israel.

Pada kesempatan yang sama, Pangeran Faisal berharap solusi dua negara dapat segera terwujud. Ia menilai hal tersebut menjadi satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan tersebut.

"Apakah dalam waktu dekat? Saya tentu berharap demikian karena itulah satu-satunya jalan menuju harapan, bagi kita semua di kawasan ini untuk hidup dalam keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan," ungkapnya.

Menurut catatan Pangeran Faisal, pondasi negara Palestina di masa depan telah ditetapkan berdasarkan hukum internasional, dan bahwa perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan negosiasi status akhir agar dapat berjalan dengan itikad baik.

"Basis-basisnya sudah ada. Hal itu jelas terlihat dalam resolusi-resolusi pendiri PBB yang mendirikan Negara Israel," katanya.

"Ada juga pemahaman yang jelas tentang dasar Negara Palestina. Batas-batas tahun 1967 dipahami oleh hukum internasional sebagai batas-batas Negara Palestina," imbuh Pangeran Faisal.

Adapun terkait situasi di Gaza, Pangeran Faisal menekankan skala respons internasional dan dukungan kemanusiaan. Ia juga memperingatkan bahwa rekonstruksi harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang, bukan sekadar perbaikan jangka pendek.

"Saya pikir kita telah melihat, hanya dengan curahan bantuan yang signifikan untuk bantuan darurat Gaza, bahwa ada komitmen untuk membangun kembali Gaza. Tetapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa sangat penting bahwa ketika kita bertransisi, semoga segera, ke gencatan senjata, ini tidak akan menjadi keadaan sementara," tegasnya.

"Saya pikir tidak dapat diterima bahwa kita datang ke komunitas internasional untuk meminta mereka bersatu membangun kembali Gaza ketika dihancurkan oleh Israel, hanya untuk melihat potensi situasi di lapangan yang memungkinkan semua ini terjadi lagi," imbuh Menlu Saudi itu.

Pangeran Faisal juga menekankan diperlukan adanya upaya rekonstruksi yang berkelanjutan dan terkait langsung dengan resolusi politik.

"Saya pikir sangat penting, seiring dengan pemulihan situasi di Gaza yang segera, bahwa rekonstruksi tersebut dipastikan berkelanjutan, bahwa kita melakukannya sekali untuk selamanya. Dan sekali lagi, muncul kebutuhan akan kesepakatan akhir tentang status Palestina, melalui negara Palestina," urainya.

Kepada para wartawan di New York, Pangeran Faisal mengatakan bahwa negara-negara Arab dan muslim telah menjelaskan kepada Presiden AS Donald Trump tentang bahaya aneksasi Israel atas Tepi Barat.

Selain itu, beberapa negara telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada presiden tentang bahaya aneksasi dalam bentuk apa pun di Tepi Barat dan risiko yang ditimbulkannya tidak hanya terhadap potensi perdamaian di Gaza, tetapi juga terhadap perdamaian berkelanjutan secara keseluruhan.

"Dan saya merasa yakin bahwa Presiden Trump memahami posisi negara-negara Arab dan muslim," tandasnya.




(aeb/lus)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads