Soal Wacana Pengadaan Ujian Nasional, Ini Pendapat Ketua PBNU

Jakarta -

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, memberikan pandangannya mengenai wacana pengadaan kembali Ujian Nasional (UN) dalam konteks pendidikan nasional. Hal ini disampaikannya dalam rangka persiapan Harlah NU, di mana pendidikan menjadi salah satu isu sentral yang dibahas.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, mengakui bahwa kebijakan pemerintah mengenai UN merupakan hal yang perlu diperhatikan. Namun, ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai seluk-beluk rencana tersebut.

"Sejauh ini, saya kira masyarakat masih belum cukup mendengar atau dilipatkan dalam diskusi mengenai seluk-beluk gagasan mengenai policy ujian nasional ini," ujarnya saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Gus Yahya menyoroti tantangan integrasi sistem pendidikan nasional dengan standar internasional. Pengalaman NU dengan madrasah-madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta, menunjukkan adanya disparitas kualitas lulusan. Hal ini menjadi kendala ketika lulusan madrasah ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri, termasuk di Al-Azhar, Mesir.

"Lulusan-lulusan madrasah aliyah kita ini ketika mendaftar ke universitas-universitas internasional atau di luar negeri seperti Al-Azhar misalnya itu kita masih harus mengejar standarnya saja," ungkap Gus Yahya.

Gus Yahya melihat bahwa UN dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, Gus Yahya juga menekankan pentingnya merancang bentuk UN yang tepat.

"Saya kira hal-hal ini mungkin menjadi pertimbangan ketika berpikir tentang perlunya Ujian Nasional sedemikian rupa sehingga sistem pendidikan kita ini lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia," jelasnya.

"Cuma nanti bentuknya seperti apa nah itu tentu membutuhkan pengelolaan-pengelolaan lebih lanjut," tambah Gus Yahya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang melakukan kajian tentang ujian nasional. rencananya, pemerintah akan mengadakan UN kembali pada tahun 2026

Mengutip detikEdu, Menteri Kemendikdasmen, Abdul Mu'ti, menjelaskan fungsi UN ke depan akan berguna untuk pemetaan mutu peserta didik. Hal ini pada akhirnya akan berguna dalam proses penerimaan mahasiswa baru.