Konflik di Timur Tengah, Luhut: NU Harus Pimpin Upaya Perdamaian

Humanitarian Islam dan Pendekatan Lintas Agama terhadap Perdamaian di Timur Tengah. — Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: PBNU

Jakarta -

Nahdlatul Ulama (NU) telah aktif di berbagai forum global dalam hal menyuarakan perdamaian dunia. Mulai dari Konferensi Islam Asia Afrika di 1965 hingga kerja sama pada G20 atas Religion of Twenty (R20). Sehingga NU dinilai sangat berpotensi untuk atasi konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara diskusi panel bertema "Humanitarian Islam dan Pendekatan Lintas Agama terhadap Perdamaian di Timur Tengah" di Aula Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Luhut menyampaikan PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia harus memimpin dalam upaya perdamaian Timur Tengah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia harus me-lead dalam upaya perdamaian Timur Tengah, dengan menggunakan pendekatan humanitarian Islam dan lintas agama, melibatkan berbagai pihak," kata Luhut dikutip dari keterangan pers PBNU.

Menurutnya, dengan anggota lebih dari 100 juta, NU telah mencapai 18 kali lipat dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dengan demikian, NU memiliki kekuatan politik yang besar, termasuk dalam penentuan arah politik nasional.

Konflik yang ada di Timur Tengah dapat berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk target pembangunan. Hal tersebut disampaikan Luhut dalam presentasinya.

Menurutnya, ekspor berpotensi menurun akibat perlambatan ekonomi dunia. Impor meningkat seiring peningkatan harga komoditas, terutama minyak.

"Inflasi berpotensi meningkat akibat kenaikan harga impor dan BBM. Konsumsi rumah tangga menurun akibat peningkatan inflasi. Meningkatnya ketidakpastian mendorong capital outflow dan menurunkan minat investasi global," ujar Luhut.

Bagi Luhut, di tengah berbagai tantangan yang ada, ekonomi dunia, termasuk Indonesia, tidak bisa menanggung beban yang lebih besar lagi dari dampak perang, termasuk perang di Timur Tengah.

Penyelesaian perang yang lama dan potensi meluasnya skala perang di Timur Tengah berdampak signifikan tidak hanya terhadap ekonomi yang terlibat atau di kawasan, tetapi juga ekonomi dunia, melalui peningkatan harga minyak, terganggunya rantai pasokan dunia, dan turunnya pertumbuhan ekonomi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mengatakan, dampak negatif yang sama dapat dirasakan oleh Indonesia, yang berpotensi mengganggu pencapaian target pertumbuhan dan pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo maupun Visi Indonesia Emas 2045.

Indonesia adalah negara dengan demokrasi muslim terbesar di dunia, baik secara populasi maupun ukuran ekonomi, harus dapat memainkan peran yang aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.

"Upaya ini harus dipimpin oleh NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, dengan menggunakan pendekatan humanitarian Islam dan lintas agama dan melibatkan berbagai pihak," jelas Luhut.

Dalam acara tersebut juga turut hadir sebagai narasumber yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, rohaniawan Katolik yang juga profesor filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno SJ, CEO Center for Shared Civilization Values (CSCV) C Holland Taylor, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Muchsin Shihab, dan rohaniawan Protestan Martin Lukito Sinaga.

Yahya C Staquf dalam diskusi panel juga menyatakan agama merupakan salah satu masalah utama konflik, meski tidak selalu menjadi masalah paling utama.

Gus Yahya menyampaikan ada faktor ekonomi atau politik, tetapi faktor agama tidak bisa diabaikan. "Kita ingat bahwa zionisme itu mengklaim hak kepemilikan tanah itu berdasar wacana agama," ungkapnya.

Karena itu, kata Gus Yahya, wawasan keagamaan di tingkat masyarakat harus menjadi salah target pembenahan untuk mengatasi problem konflik secara lebih utuh.

"Pemerintah Mesir dan Israel, misalnya, bisa saja menjalin kesepakatan sebagaimana pernah terjadi, tapi kalau masyarakatnya belum di-address (diatasi permasalahannya, red), akan muncul perlawanan dari dalam terhadap pemerintah yang bersepakat itu," ujarnya.