India Hentikan Pendanaan Madrasah, 21 Ribu Guru Terancam Nganggur

India Hentikan Pendanaan Madrasah, 21 Ribu Guru Terancam Nganggur

Kristina - detikHikmah
Jumat, 12 Jan 2024 12:30 WIB
Guru muslim mengajar di kelas.
Ilustrasi guru madrasah di India terancam kehilangan pekerjaan. Foto: Getty Images/FG Trade
Jakarta -

India menghentikan pendanaan di sekolah-sekolah Islam atau madrasah untuk menggaji guru. Seorang pejabat menyebut sekitar 21.000 guru terancam kehilangan pekerjaan.

Melansir Reuters, Jumat (12/1/2024), para guru tersebut bekerja di madrasah di Uttar Pradesh. Wilayah tersebut berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dari partai nasionalis Hindu.

Penghentian dana untuk menggaji para guru ini dilakukan jelang Modi mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga berturut-turut dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada Mei mendatang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lebih dari 21.000 guru akan kehilangan pekerjaan mereka," kata kepala dewan pendidikan madrasah di Uttar Pradesh, Iftikhar Ahmed Javed, pada Reuters.

"Siswa dan guru Muslim akan kembali ke masa 30 tahun yang lalu," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Pemerintah federal menghentikan pendanaan program yang disebut Skema Penyediaan Pendidikan Berkualitas di Madrasah pada bulan Maret 2022, seperti dokumen yang dilihat Reuters. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Urusan Minoritas.

Menurut dokumen tersebut, pemerintahan Modi tidak menyetujui proposal baru dari negara-negara bagian yang mendapat program ini antara tahun fiskal 2017/2018 dan 2020/2021 sebelum benar-benar menutupnya.

Pemerintahan Modi mengumpulkan dana untuk program ini hingga mencapai rekor sekitar 3 miliar rupee (Rp 560 miliar) pada tahun fiskal hingga Maret 2016.

Baik kantor pemerintahan Modi maupun Kementerian Urusan Minoritas India--yang menjalankan program ini hingga ditutup--tidak memberikan komentar terkait hal ini.

Dokumen tersebut tidak menjelaskan alasan penghentian dana. Namun, seorang pejabat pemerintah mengatakan kemungkinan karena undang-undang tahun 2009 yang menjamin wajib belajar gratis bagi anak-anak untuk sekolah negeri biasa.

Berdasarkan data pemerintah, lebih dari 70.000 madrasah telah menerima manfaat program ini selama enam tahun pertama yang dimulai pada 2009/2010 ketika dipimpin Partai Kongres.

Shaid Akhter, anggota panel pemerintah di lembaga pendidikan minoritas, menyebut program ini telah memberikan manfaat bagi anak-anak muslim dan ia berpandangan harus dihidupkan kembali.

Seperti diketahui, India adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Muslim menjadi kelompok minoritas. Ada sekitar 14 persen dari 1,42 miliar penduduk India yang beragama Islam. Seperlima dari mereka tinggal di Uttar Pradesh.

Human Right Watch mengatakan kelompok nasionalis telah mengancam dan melecehkan kelompok Muslim dan agama minoritas lainnya tanpa mendapatkan hukuman di bawah perlindungan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi. Namun, hal ini dibantah oleh partai tersebut.




(kri/lus)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads