Ketua PBNU Habib Jafar: Pemilu Jangan Pakai Politik Identitas Meski dalam Arti Positif

Jakarta -

Salah satu Ketua PBNU, Habib Husein Ja'far Al-Haddar bicara soal politik identitas yang sedang ramai diperbincangkan. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara tambahan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023.

Pada kesempatan itu, Habib Husein didapuk menjadi pembicara dalam tema 'Netizen NU Menghadapi Hajatan Pemilu 2024'. Ia berharap tak ada satu pun capres-cawapres yang menggunakan politik identitas untuk maju di pemilu 2024.

"Idealnya kalau menurut saya kita tidak pakai politik identitas, walaupun dalam pengertian yang positif," ujar Habib Husein kepada detikcom setelah acara berlangsung, saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kita pakai politik yang berbasis kepada nilai, yang harus kita jual itu bukan identitas kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Islam, sebagai orang ini dan itu tapi sebagai satu calon yang memiliki visi ini dan itu yang terkait bagi pembangunan bangsa, bukan kepada identitasnya," lanjutnya.

Pada dasarnya, menurut Habib Jafar, politik identitas memiliki dua batasan. Pertama, ketika politik identitas menimbulkan efek negatif dengan menggunakan ujaran kebencian dan menyebar hoaks yang semuanya berkaitan dengan nilai-nilai identitas. Kedua, ketika politik identitas melibatkan pengabaian, di mana seseorang menganggap dirinya lebih superior dalam hal tertentu berdasarkan identitasnya dan menolak hubungan orang lain dengan hal tersebut, yang juga terkait dengan identitas tertentu.

Namun, masyarakat Indonesia memiliki trauma dengan politik identitas yang memiliki potensi untuk memecah belah masyarakat hingga ke tingkat keluarga. Sehingga, kita berupaya agar identitas tersebut tidak dijadikan bagian dari politik yang dapat mempolarisasi masyarakat.

"Selebihnya pada prinsipnya, politik identitas yang kemudian merayakan identitas secara positif dan konstruktif itu bagian dari demokrasi kita yang pada prinsipnya nggak ada masalah. Tapi kan kita punya trauma dengan politik identitas yang digunakan untuk menyebarkan kebencian secara politik yang akhirnya menimbulkan polarisasi di antara kita. Itu saja yang harus kita hindari," tukas Habib Husein.

Seperti diketahui, kader partai politik dan calonnya mengaku paling santri, paling Nahdliyin, dan paling dekat dengan kiai menjelang Pilpres 2024. Terlebih, mereka bersiap perang politik identitas di Jawa Timur terutama untuk memperebutkan suara Nahdlatul Ulama (NU).