.webp)
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan verifikasi biometrik jadi solusi atasi permasalahan haji seperti penyerobotan antrean hingga kemunculan calo haji. Dia juga menyebut penyerobotan antrean keberangkatan haji jadi moral hazard.
"Permasalahan kuota ini dan antrean ini kemudian bisa (menimbulkan) moral hazzard. Moral hazzard di antaranya ada yang mungkin jadi calo yang mengurus, ada kemudian yang harusnya antreannya masih lama minta duluan," ujar Tito dalam acara penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Kesehatan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, Kemendagri mendukung Kemenhaj memanfaatkan data kependudukan dan teknologi biometrik dalam memverifikasi identitas calon jemaah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah sepakat dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk memverifikasi calon-calon yang akan berangkat haji. Dengan demikian kalau ada yang main-main menggunakan nama orang lain," ujar Mendagri.
"Misalnya identitas yang lain yang tadinya dia mengantri untuk 10 tahun mendatang, dia tiba-tiba mau tahun depan, susah melakukan permainan itu lagi karena wajahnya, cukup wajahnya ketauan siapa nama dia," imbuhnya.
Kemendagri sepakat mendukung upaya itu dengan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Menurut Tito, data kependudukan yang dikelola Kemendagri mencakup sekitar 98 persen dari total 270 juta penduduk Indonesia. Data itu berisi informasi biometrik, seperti wajah, sidik jari hingga iris mata.
Dia menegaskan pemanfaatan data Dukcapil jadi bentuk dukungan Kemendagri memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
