Kolaborasi antara berbagai pihak dalam sebuah kelompok terbang (kloter) jemaah haji diperlukan, mulai dari kepala rombongan hingga para tokoh ulama di kloter tersebut. Hal itu agar masalah terkait penyelenggaraan ibadah haji dapat selesai di tingkat kloter dan jemaah mendapat solusi terbaik.
Hal itu disampaikan Anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) usai melakukan kunjungan ke jemaah haji Kloter JKG 02 Jakarta Selatan di Hotel Luluah Nomor 710 Sektor 7 Makkah, Arab Saudi, Jumat (22/5/2026).
"Kolaborasi ini sangat baik dan ideal bila diterapkan di setiap kloter. Dengan demikian, permasalahan di tingkat kloter akan terselesaikan. Bahkan sebelum masalah muncul, jemaah sudah mendapatkan solusi," kata HNW.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini sangat penting. Jemaah haji kita sudah menunggu 13 tahun lebih, dan tentu mereka berharap saat berhaji semuanya terlaksana dengan baik," lanjutnya.
HNW mencontohkan, jemaah Kloter JKG 02 Jakarta Selatan mendapat bimbingan maksimal dari pimpinan kloter, kepala rombongan, maupun kepala regu. Hal lainnya di dalam kloter tersebut juga terdapat berbagai tokoh-tokoh ulama besar pimpinan pusat organisasi massa Islam.
"Ini merupakan suatu hal yang sangat positif dan sekaligus membantu terselenggaranya haji sesuai aturan fikih serta kondisi yang disiapkan oleh pemerintah," tegasnya.
Mengenai pemondokan yang ditinjaunya, HNW mengatakan sudah menanyakan beragam hal kepada jemaah. Secara umum, jemaah menyatakan tidak ada masalah baik itu dari segi akomodasi, transportasi, maupun konsumsi.
"Jika ada hal yang perlu diperbaiki, saya sampaikan agar dilaporkan kepada saya sebagai wakil rakyat untuk dibicarakan perbaikannya dengan kementerian berwenang, bukan sekadar mencari kesalahan," katanya.
Fokus Pelayanan Lansia di Armuzna
Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) tinggal menghitung hari. Kepada pemerintah selaku penyelenggara haji, HNW berpesan agar betul-betul fokus dalam melayani kelompok jemaah lanjut usia dan disabilitas.
"Terkait masalah lansia, sudah diingatkan bahwa lansia memiliki hukum dan rukhsah tersendiri secara fikih. Secara medis, dimungkinkan bagi mereka untuk berada dalam kondisi tidak sepenuhnya bisa melaksanakan ibadah," ucapnya.
Dengan pemahaman tersebut, diharapkan permasalahan dapat diminimalisir atau bahkan dihindari sepenuhnya. DPR segara mengadakan rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk mengingatkan agar segala potensi dan daya upaya dikerahkan untuk membantu jemaah saat puncak ibadah haji.
"Pelayanan maksimal ini harus berlanjut ke proses berikutnya, seperti tawaf ifadah dan sai, sampai jemaah pulang ke Indonesia. Lansia harus mendapatkan pelayanan maksimal secara konsisten sejak awal hingga akhir kepulangan agar mencapai husnul khatimah," pungkasnya.
(irw/kri)

Komentar Terbanyak
BEM Psikologi UI Sebut Homoseksual Bukan Penyimpangan, MUI Sentil Moral Kampus
Kemenag Tanggapi Hoaks Bolehkan Korupsi Asal Sesuai Syariat
MUI Minta Koruptor Dihukum Mati, Jangan Berlindung di Balik HAM