Bus Haji Madinah-Makkah Disorot DPR, Harap Tak Ada Insiden Lagi

Anggota Timwas Haji DPR Danang Wicaksana Sulistya saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (17/5/2026) menjelang keberangkatan Timwas Haji Tahap I hari kedua. — Anggota Timwas Haji DPR Danang Wicaksana Sulistya. Foto: Dok Timwas Haji DPR

Jakarta -

Sarana transportasi untuk memindahkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah mendapat pengawasan penuh Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas DPR). DPR meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan pelayanan transportasi yang maksimal dan menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia.

"Salah satunya memang pergerakan dari Madinah ke Makkah ini menggunakan transportasi yang perlu kita awasi di sana. Karena beberapa saat yang lalu kita juga mendapat informasi bahwa terdapat kecelakaan bus jemaah kita, dan semoga ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari," ucap anggota Timwas Haji DPR Danang Wicaksana Sulistya.

Hal tersebut disampaikan Danang yang juga anggota Komisi V DPR (Bidang Infrastruktur dan Perhubungan) itu kepada wartawan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (17/5/2026) menjelang keberangkatan Timwas Haji Tahap I hari kedua.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, lanjut Danang, ia juga akan fokus melihat bagaimana transportasi jemaah haji ini secara keseluruhan. Termasuk maskapai penerbangan yang membawa jemaah haji dari Tanah Air ke Arab Saudi dan kepulangan.

Sedangkan di Makkah, Timwas DPR juga akan meninjau bagaimana pergerakan bus Shalawat yang mengantarkan jemaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram. Terakhir yaitu shuttle taraddudi yang akan beroperasi selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Karena di sini adalah titik kritis bagi pergerakan jemaah. Setelah dari pemondokan menuju Arafah, kemudian Muzdalifah. Karena padatnya, kalau dilihat dari informasi yang masuk ke kami dari Kemenhaj, akan melaksanakan jadwal yang ketat sehingga tiap-tiap kloter jemaah bisa bergeser sesuai dengan waktunya," jelas anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu.

Intinya, kata Danang, pengawasan transportasi jemaah haji akan apakah sesuai dengan kontrak yang diteken Kemenhaj dengan syarikah di Arab Saudi atau tidak. "Kemudian pergerakan-pergerakan internal di Mina, sampai nanti para jemaah kembali ke Tanah Air. Semoga ini menjadi pokok yang kita awasi sehingga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah," tandas dia.