Sidak Arafah, Kemenhaj Copot Penanda KBIHU yang Kuasai Tenda Jemaah

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dilarang keras melakukan pengaturan mandiri maupun menguasai tenda jemaah di Arafah. Seluruh tata kelola dan penempatan jemaah haji kini sepenuhnya berada di bawah kendali Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan saat melakukan peninjauan mendadak ke tenda-tenda jemaah Indonesia di Arafah pada Kamis (21/5/2026). Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan fasilitas dan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Dalam inspeksi mendalam tersebut, Menhaj menemukan sejumlah catatan krusial yang menuntut evaluasi cepat, terutama mengenai disparitas kapasitas tampung tenda di lapangan.

"Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti," ujar Gus Irfan, dikutip dari laman Kemenhaj.

Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, tim dari Kementerian Haji menemukan adanya ketidaksesuaian kapasitas pada sejumlah titik maktab. Salah satu contoh konkretnya, ditemukan sebuah tenda yang secara administratif dirancang untuk kapasitas 350 jemaah, namun secara riil di lapangan hanya tersedia 332 ruang tempat tidur. Selisih kapasitas ini dinilai berpotensi memicu masalah serius berupa kekurangan ruang istirahat jika dibiarkan meluas di banyak titik.

Menhaj menegaskan, kementeriannya enggan kecolongan dan tidak ingin tragedi overkapasitas tahun lalu kembali terulang, di mana keterbatasan ruang tenda sangat mengganggu kenyamanan dan kualitas layanan bagi para jemaah.

"Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat," tegas Gus Irfan.

Selain menyasar Arafah, penyisiran dan pengecekan serupa juga dipastikan bakal menyasar wilayah Mina, yang menjadi lokasi menginap (mabit) jemaah dengan durasi yang lebih lama. Tim PPIH diperintahkan bergerak cepat untuk merampungkan segala kekurangan teknis dalam hitungan hari ke depan.

Menhaj kembali menekankan bahwa segala instrumen pergerakan jemaah, pembagian kelompok terbang (kloter), hingga penentuan tenda harus tunduk pada komando tunggal PPIH. KBIHU diminta bertindak kooperatif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur," cetusnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang ikut dalam sidak tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengambil tindakan tegas di lapangan.

Berdasarkan pemantauan tim Media Center Haji, petugas dikerahkan untuk mencopot paksa berbagai atribut, identitas kelompok, hingga spanduk tidak resmi milik KBIHU tertentu yang dipasang di area tenda Arafah.

"Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu," papar Dahnil kepada awak media, Kamis (21/5).

Ia menekankan komitmen pemerintah dalam menjunjung asas keadilan bagi seluruh jemaah Indonesia. Tidak boleh ada eksklusivitas maupun sekat-sekat kelompok dalam pemanfaatan fasilitas negara. Seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi kelompok.

"Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu," tegas Dahnil.

Dahnil juga melemparkan peringatan keras dan tidak segan untuk menjatuhkan sanksi hukum maupun administratif berat bagi pengurus KBIHU yang kedapatan memonopoli tenda demi kepentingan kelompoknya sendiri.

"Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas," pungkasnya.

Video Berangkat Haji Tanpa KBIHU, Apakah Tetap Aman dan Dibimbing?

Video Berangkat Haji Tanpa KBIHU, Apakah Tetap Aman dan Dibimbing?