Petugas Haji 2026 Bertolak ke Saudi, Kemenhaj Ingatkan Jangan Flexing

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mulai bertolak ke Arab Saudi hari ini. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan untuk tidak flexing atau pamer aktivitas di media sosial selama bertugas di Tanah Suci, melainkan harus fokus melayani jemaah, terutama jemaah risiko tinggi (risti) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.

"Saya berharap teman-teman petugas itu fokus pada tugasnya untuk mendampingi dan menjaga jemaah. Tidak perlu flexing, pamer-pamer kegiatan," ujar Dahnil ditemui wartawan, usai melepas keberangkatan PPIH gelombang pertama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Imbauan ini menjadi penting mengingat besarnya tanggung jawab petugas haji dalam penyelenggaraan haji 2026. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 177 ribu jemaah haji Indonesia masuk kategori risiko tinggi karena memiliki penyakit bawaan.

Selain itu, banyak jemaah haji Indonesia yang masih minim pengalaman perjalanan jauh. Bahkan, sekitar 100 ribu jemaah tercatat baru pertama kali naik pesawat dan bepergian ke luar negeri.

"Data kami, 100 ribunya itu baru pertama kali terbang. Jadi baru pertama kali naik pesawat, baru pertama kali ke luar negeri," katanya.

Dari sisi pendidikan, sekitar 55 ribu jemaah tidak lulus sekolah dasar. Sementara dari sisi pekerjaan, sekitar 30 persen jemaah merupakan petani dan sekitar 25 persen lainnya adalah buruh serta karyawan.

Kondisi ini membuat peran petugas haji menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya mendampingi jemaah dalam menjalankan ibadah, tetapi juga membantu kebutuhan teknis sehari-hari.

"Jadi tentu butuh pendampingan bukan hanya secara fikih, tapi hal-hal teknis," ujar Dahnil.

Untuk mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan, petugas haji juga telah dibekali skema kontingensi atau skema penanganan darurat selama pelaksanaan ibadah haji.

"Petugas haji akan dipersiapkan skema-skema kontingensi, artinya skema kedaruratan," jelasnya.

Sebagian besar petugas yang diberangkatkan pada gelombang awal merupakan tim Pelindungan Jemaah (linjam), termasuk unsur TNI dan Polri yang akan menjadi garda depan dalam menghadapi kondisi darurat.

Meski melarang flexing, Kemenhaj tetap mendorong petugas haji memanfaatkan media sosial untuk hal yang bermanfaat, seperti syiar dan penyampaian informasi.

"Tapi kalau untuk syiar, saya pikir kami mendorong mereka (melakukannya). Bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via social media, kabar-kabar baik, kemudian memastikan informasi yang dibutuhkan oleh jemaah itu sampai ke jemaah dan keluarganya," ujarnya.

Informasi dari petugas dinilai penting untuk memberikan ketenangan bagi keluarga jemaah di Tanah Air, sekaligus mencegah kesimpangsiuran informasi selama penyelenggaraan haji. Dengan demikian, petugas haji diharapkan bisa menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan tanggung jawab utama, yakni memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji Indonesia.

Video Bongkar Tas Tempur MCH 2026: Gear Liputan Haji

Video Bongkar Tas Tempur MCH 2026: Gear Liputan Haji