Jemaah Haji Tak Dibebani Kenaikan Harga Avtur, Negara Bayar dari Efisiensi APBN

Jakarta -

Pemerintah memastikan jemaah haji Indonesia tidak menanggung kenaikan biaya penerbangan akibat melonjaknya harga avtur. Selisih biaya tersebut akan ditanggung negara melalui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melalui unggahan di akun X miliknya. Ia menjelaskan harga avtur mengalami kenaikan tajam akibat konflik di Timur Tengah, sehingga maskapai menaikkan biaya penerbangan per jemaah.

Dahnil menyebut Garuda Indonesia menaikkan biaya sekitar Rp 7,9 juta per jemaah. Sementara itu, maskapai Saudia menaikkan biaya sebesar USD 480 per jemaah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski terjadi kenaikan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan agar tambahan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.

"Hari ini Presiden @prabowo memutuskan tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN, maka jamaah tidak perlu membayar beban kenaikan tersebut," kata Dahnil, seperti dikutip, Rabu (8/4/2026).

Dahnil menyebut total dana yang disiapkan pemerintah untuk menutup kenaikan biaya tersebut mencapai Rp 1,77 triliun dan akan dibayarkan langsung melalui APBN.

Tidak hanya itu, pemerintah bahkan menjamin biaya haji tahun ini turun sebesar Rp 2 juta. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Rapat Kerja beserta jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta hari ini, Rabu (8/4/2026).

"Yang kita sudah putuskan adalah yang boleh kita umumkan sekarang adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar dua juta rupiah," ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan keputusan tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama kalangan ekonomi bawah.

"Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah," lanjutnya.

Kebijakan ini membuat jemaah haji Indonesia tetap dapat menjalankan ibadah tanpa terbebani kenaikan biaya penerbangan akibat kondisi global saat ini.