Musim Haji 2026, Kemenhaj Perbanyak Petugas Haji Perempuan Hingga 30 Persen

Foto: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di pos sektor khusus (Seksus) Masjidil Haram. (dok. Media Center Haji)

Jakarta -

Kementerian Haji menegaskan bahwa musim haji 2026 mendatang akan menjadi momentum penting bagi peningkatan layanan bagi jamaah perempuan. Salah satu kebijakan baru yang diterapkan adalah menambah porsi petugas haji perempuan, khususnya pada posisi Pembimbing Ibadah.

Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari tema besar penyelenggaraan haji tahun 2026 yang mengedepankan alokasi layanan bagi perempuan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa komposisi petugas perempuan akan ditingkatkan secara signifikan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu tema haji kita pada tahun 2026 nanti (maksudnya musim haji mendatang) itu afirmasi perempuan. Nah, makanya petugas perempuan, terutama Pembimbing Ibadah perempuan itu kita perbanyak menjadi 30%," kata Dahnil saat dijumpai detikHikmah di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jumat (28/11/2025).

Lebih lanjut Dahnil menjelaskan alasan ditambahnya kuota petugas haji perempuan karena sebagian besar jemaah haji kita itu perempuan.

"Hampir 60% jemaah haji Indonesia itu perempuan. Nah, untuk memberikan kenyamanan, keamanan pada jemaah haji, maka kita menyediakan pembimbing perempuan lebih banyak supaya jemaah lebih nyaman," lanjutnya.

Diharapkan nantinya jemaah bisa lebih leluasa bertanya dan berkomunikasi dengan sesama pembimbing perempuan.

"Maka pembimbing perempuan nanti kurang lebih 30% dari total petugas, terutama Pembimbing Ibadah," lanjut Dahnil.

Kemenhaj juga mengingatkan bahwa struktur petugas haji terdiri dari berbagai kategori, sehingga penambahan porsi khusus terutama difokuskan pada Pembimbing Ibadah.

Dahnil menegaskan, "Jadi kan petugas itu macam-macam, jangan sampai teman-teman nanti salah tulis. Ada Pembimbing Ibadah, ada Pembimbing Keamanan (Linjam), ada juga MCU (Kesehatan), Akomodasi, ada juga wartawan."

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji mendatang dapat menghadirkan layanan yang lebih inklusif, responsif, dan ramah bagi jamaah perempuan yang mendominasi jumlah peserta haji Indonesia.