Kuota Lansia Diutamakan, Wamenhaj Tegaskan 5% di Setiap Provinsi

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto: Devi Setya/detikcom

Jakarta -

Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan bahwa jemaah lanjut usia tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan haji mendatang. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa setiap provinsi akan mengalokasikan kuota khusus untuk lansia.

"Lansia kan belum tentu semuanya tidak istithaah. Tapi memang prioritas kita 5% setiap provinsi itu yang lansia. Jadi diurut lansia dengan umur yang tertua sampai yang termuda versi lansia, " terang Wakil Menteri Haji dan Umrah Danhil Anzar Simanjuntak kepada awak media di Jakarta Pusat, Jumat (28/11).

Lebih lanjut, Danhil menjelaskan bahwa pengurutan dilakukan berdasarkan usia tertua, dengan batas kategori lansia mulai dari 65 tahun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi diurut lansia dengan umur yang tertua sampai yang termuda versi lansia. Yang termuda versi lansia itu adalah 65 tahun. Jadi kalau di daerah itu yang lansia tuanya 90 tahun, maka diurut. Nah, itu kuotanya 5% di setiap provinsi," jelasnya.

Selain mengenai lansia, Wamenhaj Dahnil juga memaparkan progres persiapan haji, khususnya di sektor pengadaan layanan. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sedang berlangsung.

"Besok tim akan berangkat ke sana (Arab Saudi), tim pengadaan. Dan sebagian besar Tim Pengadaan itu juga didampingi oleh Tim Kejaksaan," terangnya.

Ia merinci bahwa tiga tim tersebut terdiri dari petugas akomodasi, konsumsi, dan transportasi, yang akan menjalankan tugas pengadaan dan pendaftaran.

"Besok itu akan berangkat melakukan pengadaan dan pendaftaran. Nah, tiga tim itu masing-masing didampingi oleh Tim Kejaksaan, dari Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) dan Jamintel Kejaksaan (Jaksa Agung Muda Intelijen), untuk melakukan pengawasan terhadap proses persiapan," imbuh Wamen Danhil.

Dengan pendampingan Tim Kejaksaan dan proses pengadaan yang mulai berjalan, pemerintah memastikan persiapan layanan haji tetap transparan dan akuntabel.

Sementara itu, kebijakan prioritas lansia menjadi komitmen pemerintah untuk memberi kesempatan lebih besar bagi jemaah berusia lanjut agar dapat menunaikan ibadah haji secara aman dan layak.