Teken MoU Haji 2026, Arab Saudi Larang RI Bayar Dam Lewat Makelar

Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi (11/11/2025). (Foto: Dok. Kementerian Haji dan Umrah)

Jakarta -

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) mencapai kesepakatan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H / 2026 M. Salah satu poin kunci yang disepakati adalah larangan pembayaran Dam (denda/tebusan dalam ibadah haji) dilakukan melalui perantara atau makelar.

"Kedua pihak sepakat agar pembayaran Dam di Arab Saudi dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas," ujar Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, dalam keterangan persnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keputusan ini diambil untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dana Dam jemaah Indonesia. Dengan demikian, pembayaran Dam tidak lagi diserahkan kepada perorangan atau makelar di lapangan guna mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidakjelasan penyaluran.

Kesepakatan ini resmi ditandatangani melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Haji dan Umrah RI dan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi di Jeddah, Selasa (11/11/2025). Kemenhaj diwakili oleh Menteri Gus Irfan sedangkan Arab Saudi diwakili oleh Menteri Haji dan Umrah Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah.

Penandatanganan berlangsung di sela-sela Konferensi dan Pameran Haji ke-5 yang diprakarsai oleh Kemenhaj Arab Saudi. Hal ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian persiapan haji tahun depan.

Selain pembayaran Dam, MoU tersebut juga membahas soal kuota haji Indonesia. Tahun 2026, RI kembali mendapat kuota 221.000 jemaah.

"Semuanya datang melalui Jeddah dan Madinah," kata Gus Irfan.

Menteri Gus Irfan menyampaikan bahwa suasana pertemuan berlangsung akrab dan produktif. Ia mencerminkan eratnya kemitraan kedua negara dalam melayani jemaah.

"Satu hal yang membahagiakan bagi kami adalah bahwa keberhasilan atau kesuksesan haji Indonesia adalah cerminan kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Begitu pun juga, jika ada tantangan, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung demi keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia dan kesuksesan haji 2026," tutur Gus Irfan.

Kemudian MoU juga membahas mengenai Istitā'ah kesehatan. Pemerintah Arab Saudi menekankan bahwa kelayakan kesehatan calon jemaah adalah syarat mutlak keberangkatan.

"Pemerintah Indonesia akan memperketat proses pemeriksaan dan memastikan seluruh calon jemaah memenuhi standar kesehatan," jelas Gus Irfan.

Terakhir mengenai sinkronisasi data layanan. kedua negara menegaskan pentingnya validitas dan integrasi data jemaah, meliputi kloter, penerbangan, hotel, dan transportasi, yang dinilai krusial untuk memperlancar seluruh operasional haji. Sejumlah syarikah asal Saudi juga telah membuka kantor di Indonesia untuk memperkuat koordinasi.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan Haji 1447 H / 2026 M yang semakin baik. Diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, sehat, dan berkeadaban.