2 Syarikah Terpilih Layani Jemaah Haji Indonesia 2026

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan dua syarikah atau perusahaan yang akan melayani jemaah haji Indonesia pada 2026 mendatang. Keputusan ini diambil setelah melalui proses lelang ketat yang diikuti lebih dari 150 perusahaan di Arab Saudi.

"Jadi begini, syarikah itu yang ikut seleksi ada lebih dari 150 syarikah. Dalam proses lelang dan segala macam terpilih awalnya ada tinggal 50. Kemudian ada tinggal sekitar 20. Kemudian terakhir itu ada tinggal 4 dan terakhir nanti akan dipilih 2 syarikah," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di kantornya, Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

"Itu sudah diumumkan oleh kantor urusan haji Saudi Arabia. Anda bisa cek di sosial media atau website dari kantor urusan haji Saudi Arabia," lanjutnya.

Kedua syarikah yang terpilih adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest. Keduanya bukan nama baru, karena pernah terlibat dalam penyelenggaraan haji Indonesia di tahun sebelumnya.

Dahnil menjelaskan penetapan dua syarikah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik. Di samping itu, penetapan ini juga untuk menghindari adanya kebocoran anggaran yang selama ini menjadi temuan.

Untuk mencegah praktik manipulasi dan "feedback" dalam pelelangan di Arab Saudi, Kemenhaj juga membuat terobosan baru. Kontrak kerja sama dengan kedua syarikah tersebut akan bersifat multi-year, langsung tiga tahun, bukan lagi tahunan.

Perubahan kebijakan ini juga bertujuan untuk meminimalkan jumlah syarikah yang terlibat. Jika sebelumnya ada delapan syarikah yang melayani jemaah Indonesia, kini hanya akan ada dua.

"Dan alhamdulillah biaya bisa kita tekan lebih dari 200 riyal (per-jemaah) yang tadinya biaya syarikah itu 2.300 (riyal). Tahun ini kita tekan tanpa ada pungli, tanpa ada manipulasi, itu menjadi 2.100 (riyal). Dan ke depan kita hanya menggunakan 2 syarikah, tidak lagi 8 syarikah," tutur Dahnil.

Jika dihitung, Kementerian Haji dan Umrah sudah melakukan penghematan sekitar Rp 180 miliar secara keseluruhan dari total anggaran Rp 17 triliun. Dahnil berharap, efisiensi dari penekanan kebocoran ini bisa menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Perintah Presiden begitu. Dari kebocoran-kebocoran itulah harapan kami nanti bisa menekan ongkos naik haji atau BPIH. Karena kalau kebocoran 20-30 persen dari Rp 17 triliun itu berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliun. Dan itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin, bila perlu nol kebocoran," ungkapnya.

Menurut Dahnil, pos biaya haji terbesar berada pada transportasi udara, yang nilainya hampir Rp 6 triliun. Disusul oleh syarikah dan hotel yang masing-masing mencapai hampir Rp 3 triliun.

"Kami simulasi dari Rp 17 triliun itu semuanya terdiri dari 10 proses pengadaan," imbuhnya.

Meskipun biaya haji berhasil ditekan, Dahnil menekankan tantangan lain tetap ada, seperti nilai tukar dolar yang terus naik. Tahun lalu kurs dolar berada di Rp 16.000, sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 16.500.

"Kalau dihitung dari sisi finansial untuk menekan BPIH itu tidak mudah karena dolarnya naik. Tapi itu menjadi mudah kalau kebocoran-kebocoran ini bisa kita tekan. Kami fokus pada kebocoran untuk memastikan BPIH sesuai dengan perintah Presiden itu turun dan di situlah kami memohon bantuan dari Kejaksaan Agung untuk menekan kebocoran ini," tandasnya.

Video Menag: Ini Tahun Terakhir Kemenag Jadi Pelaksana Haji Setelah 75 Tahun

Video Menag: Ini Tahun Terakhir Kemenag Jadi Pelaksana Haji Setelah 75 Tahun