RI Punya Kementerian Haji & Umrah, AMPHURI: Perkuat Diplomasi Haji dengan Saudi

RI Punya Kementerian Haji & Umrah, AMPHURI: Perkuat Diplomasi Haji dengan Saudi

Kristina - detikHikmah
Selasa, 09 Sep 2025 07:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Gus Iran (tengah) saat dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo, Senin 8 September 2025 (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Jakarta -

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah dengan melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan dibawah Presiden Prabowo Subianto yang resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Ini menjadi satu-satunya di dunia, selain Arab Saudi," kata Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kementerian Haji dan Umrah, kata Firman, lahir sebagai jawaban atas tantangan masa kini dan masa depan. AMPHURI menaruh harapan besar pada kementerian yang sejak lama mereka inisiasi itu.

"AMPHURI sudah lama merindukan kehadiran Menteri Haji dan Umrah. Kami beberapa kali menyampaikan harapan ini secara terbuka saat Presiden menyusun kabinet. Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru," kata Firman.

ADVERTISEMENT

Firman mengatakan keberadaan Kementerian Haji dan Umrah akan memperkuat fokus kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus menjadi wujud keberpihakan negara kepada jemaah serta pelaku usaha resmi di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah. Selain itu, ia menyebut hal ini bisa memperkuat hubungan diplomasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi.

"Selama ini, hubungan diplomasi sering tidak setara. Di Saudi sudah ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya setingkat direktorat. Dengan kementerian ini, posisi kita akan lebih sejajar," tandas Firman.

Firman optimistis Kementerian Haji dan Umrah akan menghadirkan tata kelola yang profesional, berkeadaban, melindungi jemaah, serta memberdayakan industri haji dan umrah nasional sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh Arab Saudi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dan melantik empat menteri serta satu wakil menteri di Istana Negara pada Senin (8/9/2025) kemarin. Di antara menteri yang dilantik itu ada Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Gus Irfan dan Dahnil sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kelembagaan resmi berubah menjadi kementerian setelah disahkannya UU Haji dan Umrah perubahan ketiga dalam rapat paripurna, Selasa, 26 Agustus 2025 lalu.




(kri/erd)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads