Soal Korupsi Kuota Haji, Ketua 13 Asosiasi: Ikuti Saja Proses Hukumnya

Firman Taufik Ketua 13 Penyelenggara Travel Haji dan Umrah — Ketua 13 Penyelenggara Travel Haji dan Umrah. Foto: Anisa Rizki/detikHikmah

Jakarta -

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah nama telah dipanggil oleh lembaga antirasuah tersebut untuk mengusut kasus tersebut.

Mengenai hal itu, Ketua 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Firman Taufik memberi tanggapan bahwa pihaknya mengikuti proses hukum yang berlaku. Ia berharap penegakan hukum berjalan sesuai aturan.

"Kita ikut saja proses hukumnya. Kita berdoa bersama-sama, siapapun yang akan menjadi tersangka dan sebagainya ya itu saudara-saudara kita semua. Yang saya harapkan sekali adalah penegakan hukumnya berjalan sesuai aturan yang dilakukan," katanya kepada wartawan usai konferensi pers bertajuk Penyelamatan Perekonomian Berbasis Keummatan dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang diselenggarakan di Ballroom Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) itu enggan berkomentar lebih jauh mengenai isu dugaan korupsi kuota haji yang sedang dalam proses penyelidikan.

"Saya nggak bisa jawab lebih dari itu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu nama yang mencuat ke publik terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 berinisial FHM. Inisial tersebut mengarah pada pimpinan travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Saat dikonfirmasi oleh detikHikmah beberapa waktu lalu, Fuad mengatakan dirinya belum mengetahui apakah inisial itu dirinya atau bukan.

"Saya belum tahu (itu saya atau bukan), tapi kalau inisial itu bisa saja mendekati saya," katanya lewat sambungan telepon pada Selasa (12/8/2025) lalu.

Maktour sendiri merupakan salah satu penyelenggara haji khusus di Indonesia yang cukup besar.

"Dan juga saya kan sebagai penyelenggara haji, iya kan? Jadi apapun semua yang dilakukan oleh KPK, insyaallah karena tujuannya untuk baik, untuk pemberantasan, itu sudah merupakan komitmen kita bersama," ungkap Fuad.