Survei Buktikan Tingkat Kepuasan Haji 2025 Tertinggi, Ini Kata Menag

Foto: Menteri Agama Nasaruddin Umar (dok. Istimewa)

Jakarta -

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut jemaah haji 2025 puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Bahkan, Menag mengklaim, ini menjadi yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Menag usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1446 H/2025 M, di Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/7/2025) malam.

"Alhamdulillah malam ini kita melakukan rapat kerja sekaligus juga boleh diartikan sebagai syukuran atas pelaksanaan haji tahun yang baru lalu dengan capaian yang Alhamdulillah," ujar Menag Nasaruddin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menag mengatakan, berbagai lembaga survei menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan jemaah haji 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ia pun bersyukur akan hal tersebut.

"Sampai hari ini kita sudah memperoleh tingkat kepuasan dari beberapa lembaga survei, haji ini tingkat kepuasan jemaah lebih tinggi," ungkap Nasaruddin Umar.

"Itu bisa dilacak di website-nya Sumatera Barat yang dengan sangat tebal. Lembaga-lembaga survei yang lain menyimpulkan bahwa, survei para jemaah loh ya, usernya, bahwa tingkat kepuasan jemaah haji tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya," bebernya.

Meskipun berakhir manis, perjalanan haji 2025 diwarnai beberapa "drama" di awal. Nasaruddin mengakui, minggu pertama pelaksanaan haji sempat diwarnai banyak persoalan. Ini lantaran banyaknya peraturan baru, baik di Indonesia maupun di Tanah Suci, serta kebijakan yang disepakati antara pemerintah dan DPR.

"Di awal-awal di minggu pertama memang banyak persoalan ya, terutama karena banyak peraturan baru di Indonesia maupun juga di Tanah Suci, kemudian kebijakan-kebijakan yang disepakati juga antara pemerintah dengan DPR," jelasnya.

Beberapa kendala yang muncul di antaranya terkait keterlambatan penerbitan visa dan upaya penyatuan suami istri yang sempat terpisah. Meski begitu, Menag mengapresiasi kesigapan tim di lapangan.

"Minggu pertama memang ada kesulitan kami ya karena terkait dengan keterlambatan pendidikan visa, kemudian juga terkait dengan keinginan untuk menyatukan antara suami istri dan orang bermasalah dengan pendampingnya," tuturnya.

"Alhamdulillah teman-teman sangat sigap untuk mengatasi semuanya," lanjut Menag.

Nasaruddin juga menyoroti beberapa isu klasik yang berhasil diantisipasi. Misalnya, kekurangan tenda di Mina yang bisa diatasi dengan tenda cadangan yang disiapkan Saudi Arabia, serta keterlambatan distribusi makanan yang memang kerap terjadi setiap tahun.

"Pada hari H-nya pun juga ada masalah misalnya kekurangan kemah tapi diantisipasi dengan adanya kemah cadangan yang disiapkan oleh Saudi Arabia. Kemacetan setiap tahun ada, kemudian juga makanan pun juga keterlambatan itu pun juga setiap tahun terjadi dan itu bisa diantisipasi," paparnya.

Proses pemulangan jemaah pun berjalan lancar, nyaris tanpa kendala. "Pemulangannya Alhamdulillah tidak ada isu kecuali satu hari pernah terlambat karena ada perang yang menyasar ke Qatar, maka kita akan menunda, selebihnya itu insyaallah sampai hari ini kita sudah memperoleh tingkat kepuasan dari beberapa lembaga survei," ungkap Menag.

Ke depan, Menag Nasaruddin mengisyaratkan adanya perubahan besar dalam pengelolaan haji. Jika peraturan perundang-undangan sudah menghendaki, Kementerian Agama wajib menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan ibadah haji kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru dibentuk Presiden.

"Insyaallah kalau peraturan perundang-undangan sudah menghendaki demikian mau tidak mau wajib hukumnya Kementerian Agama untuk menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan ibadah haji itu kepada BPH yang baru dibentuk oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Perubahan ini, menurutnya, akan menjadi hikmah tersendiri bagi Kementerian Agama. Dengan teralihkan fokus pengelolaan haji, Kemenag bisa lebih berkonsentrasi pada urusan-urusan lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti Pendidikan Islam, Bimas Agama Islam, Bimas Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Litbang, IRJEN, serta masalah pesantren dan pendidikan tinggi Islam.

"Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama yang membutuhkan konsentrasi. Dengan terbentuknya lembaga haji berarti energi Kementerian Agama bisa lebih solid mengurus apa yang ada sekarang," pungkas Menag seraya berharap pelaksanaan ibadah haji di tangan BPH nantinya akan jauh lebih baik.