Dua Dapur Gagal Kirim Makanan, Timwas DPR Desak Ganti Rugi untuk Jemaah Haji

Makkah -

Layanan katering yang tidak maksimal untuk jemaah haji Indonesia pasca-Armuzna menjadi sorotan anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Satori. Ia mengungkapkan dari 15 dapur yang digandeng penyelenggara, dua di antaranya gagal mengirim makanan sesuai target.

"Saya lihat BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur untuk suplai makanan. Tapi sayangnya, dua dapur tidak bisa memenuhi target. Dari total 20.000 paket makanan yang seharusnya diproduksi, hanya 10.000 yang jadi," ujar Satori saat ditemui wartawan di Makkah, Selasa (10/6/2025).

Kondisi ini berdampak langsung pada ribuan jemaah yang tidak menerima jatah konsumsi mereka. Satori menyebut hal ini tak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak jemaah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau separuh dari kebutuhan konsumsi tak tersedia, ya harus ada konsekuensinya. Ini menyangkut pelayanan dasar yang wajib dipenuhi," tegasnya.

Politikus Partai NasDem itu mendesak agar penyelenggara memberikan kompensasi yang adil, baik dalam bentuk pengembalian dana maupun opsi lain agar jemaah bisa membeli makanan dari luar.

"Kalau makanan tidak diterima, ya harus ada ganti. Bisa refund, atau solusi lain agar jemaah tetap bisa makan," ucapnya.

Ia juga menyarankan agar proses pengembalian dilakukan secara kolektif, bukan perorangan, demi efisiensi.

"Pengembaliannya bisa diatur lewat kepala sektor, ketua kloter, ketua KBIHU, atau karom masing-masing. Kalau satu per satu ke jemaah, terlalu rumit, karena jumlahnya luar biasa banyak," tambahnya.

Sebagai informasi, pada 14-15 Zulhijah atau Selasa-Rabu, 10-11 Juni 2025, BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur di Makkah untuk menyediakan makanan siap saji bagi jemaah. Namun, dua dapur mengalami kendala produksi.

Target distribusi 20.000 paket makanan per dapur pun tidak tercapai, hanya 10.000 yang berhasil dibagikan. Akibatnya, sekitar 20.000 jemaah tidak menerima konsumsi sesuai jadwal. Sebagai langkah darurat, penyelenggara memesan nasi bukhari dan makanan siap saji (RTE) sebagai pengganti.