Umrah Backpacker Dilarang Atau Tidak? Begini Penjelasan Menag Yaqut

Jakarta -

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak melarang umrah backpacker atau umrah mandiri. Namun Gus Men, -sapaan akrab Gus Yaqut-, jemaah lebih dianjurkan gunakan lembaga terdaftar untuk perlindungan.

Berdasarkan penuturan Yaqut, negara pada dasarnya tidak memiliki hak untuk membatasi warga negara yang hendak pergi ke luar negeri.

"Ya, kalau dilarang 'kan kita tidak boleh melarang siapa pun warga negara untuk pergi ke luar negeri , 'kan enggak boleh," katanya di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Enggak boleh melarang siapa pun kecuali ada masalah ya," sambung dia lagi.

Yaqut melanjutkan, umrah backpacker tersebut boleh dilakukan selama jemaah memang memiliki pemahaman terkait rute perjalanan.

Bahkan, diakui Yaqut, ia membolehkan temannya yang seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berangkat umrah backpacker karena alasan tersebut.

"Nah, kalau orang yang sudah tahu rutenya sih tidak apa-apa," tuturnya.

Meski demikian, Yaqut menyebutkan, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memiliki pemahaman yang mumpuni untuk beribadah mandiri. Mulai dari tata cara beribadah hingga proses perjalanan umrah.

"Jemaah kita ini 'kan sebagian besar tidak memahami ya, proses. Bukan hanya proses secara beribadahnya tapi bagaimana fasilitas akomodasi di sana, transportasi di sana, itu yang menyulitkan," jelasnya.

Untuk itu, Yaqut lebih menekankan masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan umrah untuk menggunakan lembaga yang lebih berpengalaman dan sudah terdaftar seperti Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

"Sehingga kalau ada apa-apa pemerintah bisa memberi perlindungan secara cepat," ujarnya.

Yaqut menambahkan, pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi akan melakukan sinkronisasi terkait umrah backpacker. Tujuannya semata untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam beribadah.