Ribuan Jemaah Haji RI Ikut Tarwiyah, Ini Peran yang Akan Dilakukan Pemerintah

Ilustrasi Mina — Foto: M. Fakhry Arrizal/detikcom

Jakarta -

Ribuan jemaah calon haji Indonesia diperkirakan bakal mengikuti prosesi tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1444 H ini. Direktur Bina Haji dan Umrah Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan, hingga Selasa sore kemarin tercatat jemaah calon haji yang mengisi Google Form untuk ikut Tarwiyah sebanyak 4.907 orang.

Angka tersebut masih dinamis alias bisa berkurang ataupun bertambah. Kemenag akan menunggu sampai tanggal 7 Dzulhijjah untuk kepastian angka jemaah calon haji Indonesia yang ikut tarwiyah (prosesi menginap di Mina sebelum wukuf di Arafah).

Arsad mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang namun juga tidak memfasilitasi kegiatan tarwiyah meski oleh jemaah calon haji Indonesia. Hanya saja setelah melakukan kajian secara mendalam pemerintah tidak mungkin memfasilitasi pelaksanaan ibadah tarwiyah di 8 Dzulhijjah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kami punya pengalaman, kami memberangkatkan jamaah haji sebanyak 221.000 itu pemberangkatan dari hotel ke Arafah saja itu butuh waktu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, itu hanya untuk mobilisasi jamaah dari Makkah ke Arafah," kata Arsad di Kantor Daerah Kerja Makkah, Selasa (20/6/2023).

Arsad menjelaskan bahwa pemerintah tidak memberikan fasilitas transportasi untuk mobilisasi jemaah yang melakukan tarwiyah ke Mina. Sebab fasilitas transportasi yang disiapkan pada tanggal 8 Dzulhijjah digunakan untuk memobilisasi jemaah dari Makkah langsung ke Arafah. Sementara jemaah yang ikut tarwiyah biasanya sudah bekerjasama dengan maktab, baik untuk transportasi maupun pengadaan katering selama di Mina.

Menurut dia, tidak bisa dibayangkan seandainya harus mobilisasi jemaah haji ke dua tempat di waktu hampir bersamaan. Di tanggal 8 Dzulhijjah mengantarkan jemaah haji ke Mina untuk tarwiyah, dan juga ke Arafah bagi yang tidak tarwiyah. Selanjutnya di 9 Dzulhijjah pagi selepas Subuh harus memobilisasi jemaah haji dari Mina ke Arafah.

Kementerian Agama, lanjut Arsad, meminta kepada jemaah calon haji Indonesia yang mengikuti tarwiyah untuk membuat surat pernyataan. Surat tersebut berisi komitmen akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sebab medan puncak pelaksanaan ibadah haji ini cukup berat. Namun Arsad memastikan bahwa pemerintah tetap hadir mengambil peran atas pelaksanaan tarwiyah oleh jemaah calon haji Indonesia.

"Kita tetap, yang namanya pemerintah tetap harus juga mengambil peran di sana, kita ada beberapa tim kita yang kita utus untuk melakukan monitoring semoga tidak ada apa-apa," kata dia kepada wartawan di Makkah, Arab Saudi Selasa (20/6/2023).

Sebelumnya Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji 2023 Sunanto alias Cak Nanto mengusulkan kepada pemerintah agar ada mitigasi untuk mempersiapkan segala risiko mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada jemaah yang akan melakukan tarwiyah. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji, kata Cak Nanto, sedang berusaha mendorong pemangku kebijakan terkait strategi apa yang akan diterapkan terkait penanganan jemaah tarwiyah ini.

"Apa mau dibiarkan saja atau ada mekanisme perlindungan atau dibuat satu pos informasilah kira kira kalau ada jemaah-jemaah yang ikut tarwiyah untuk menyampaikan kalau ada problem lah kira kira, itu saja yang mau kami sampaikan," kata Cak Nanto.