Pendaftaran seleksi sekolah kedinasan 2025 mulai dibuka tanggal 29 Juni 2025 melalui portal SSCASN BKN (Badan Kepegawaian Negara). Hanya saja dalam pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa/praja/taruna sekolah kedinasan dari BKN tak ada formasi untuk Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).
Poltekpin merupakan gabungan 2 sekolah kedinasan yaitu Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) yang dulu berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama membenarkan Poltekpin tidak membuka formasi dalam seleksi sekolah kedinasan 2025.
"Poltekim dan Poltekip (digabung jadi Poltekpin) tahun ini memang gak buka formasi Sekdin (sekolah kedinasan)," ujar Vino saat dikonfirmasi detikEdu, Selasa (24/6/2025).
Transisi Poltekpin ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kemenkumham menggabung Poltekip dan Poltekim menjadi Poltekpin pada Agustus 2024 dengan alasan efisiensi dalam manajemen dan operasional bidang pendidikan di lingkungan kementerian.
Poltekpin memiliki dua jurusan utama. Jurusan Pemasyarakatan meliputi tiga program studi (prodi), yakni Teknik Pemasyarakatan, Manajemen Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan. Sementara Jurusan Keimigrasian terdiri dari Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Hukum Keimigrasian, dan Administrasi Keimigrasian.
Hanya saja, saat pergantian pemerintahan, Kemenkumham kemudian dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Poltekpin akhirnya menginduk pada Kementerian Hukum melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia.
Kemenimipas kemudian menyatakan akan ada transisi pengelolaan Poltekpin. Pasalnya prodi yang tersedia di dalam Poltekpin berkaitan erat dengan cakupan dari tugas pokok dan fungsi Kemenimipas.
Pengalihan akan dilakukan terhadap enam prodi terkait imigrasi dan pemasyarakatan di Poltekpin dengan membentuk politeknik baru. Selain itu, juga akan dilaksanakan pengalihan dosen, sarana dan prasarana, serta aset yang mencakup gedung kampus dari Kemenkum kepada Kemenimipas.
"Kami berharap proses transisi ini dapat segera berjalan agar pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan dapat lebih optimal dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenimipas Asep Kurnia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/6/2025) yang dikutip detikEdu.
Alokasi Formasi Seleksi Sekolah Kedinasan 2025
BKN menyatakan pemerintah mengalokasikan formasi total berjumlah 3.252 formasi dalam seleksi sekolah kedinasan 2025. Formasi tersebut dibagi untuk 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.
Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.
Simak Video "Video: Dirjen AHU Yakin Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Bakal Ditolak "
(pal/nwk)