Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulzami, menyebut jumlah guru di Jakarta belum merata. Artinya, jumlah guru dan kebutuhan sekolah di Jakarta belum proporsional.
Persoalan ini diketahui Ghozi setelah melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Ia juga mendapatkan laporan langsung dari guru di lapangan.
Ketimpangan ini membuat persoalan baru bagi guru-guru di sekolah. Persoalan yang dimaksud berkaitan dengan tingginya beban kerja bagi sebagian guru.
"Menurut catatan kami pada saat rapat dengan Disdik dan juga laporan di lapangan dengan guru-guru di sekolah, jumlah guru di Jakarta belum proporsional. Sehingga banyak guru yang pembebanan kerjanya besar," tuturnya, dikutip dari Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Perlu Penambahan Guru
Melihat hal ini, Ghozi menekankan perlunya penambahan guru untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah. Salah satu upaya penambahan dilakukan melalui Seleksi Calon Tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI).
Diketahui, Disdik DKI telah membuka 2.545 formasi KKI pada 2026. Jumlah formasi itu terdiri dari 1.879 formasi pendidikan dan 666 tenaga kependidikan untuk jenjang PAUD hingga SMK.
Namun, nyatanya jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan guru. Disdik Jakarta masih menemukan penumpukan formasi kosong terutama bagi guru mata pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris, dan guru produktif SMK.
"Angka ini belum mencukupi seluruh kekurangan secara kumulatif," ujarnya.
Ghozi mendorong agar rekrutmen melalui jalur KKI terus diperkuat. Terutama rekrutmen yang fokus pada kebutuhan mata pelajaran dan kondisi masing-masing sekolah.
Penambahan guru juga perlu diikuti dengan pemenuhan berbagai hal lain. Contohnya, pemenuhan hak guru non-ASN, peningkatan kualifikasi dan sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan menjaga porsi belanja pegawai agar tetap sesuai dengan kemampuan APBD Jakarta.
"Defisit guru di DKI nyata dan diperparah pembatasan kuota ASN pusat. Namun, pengembangannya harus memperkuat jalur KKI yang sudah berjalan, menjamin kesetaraan gaji dan hak sesuai regulasi, serta menjaga porsi belanja pegawai agar APBD tidak terbebani," tegasnya.
RI Hadapi Masalah Kekurangan Guru Secara Nasional
Masalah kekurangan guru tak hanya terjadi di Jakarta. Pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti soroti kekurangan guru yang masih jadi masalah pemerintah Indonesia. Ia menyebut Indonesia kekurangan 464.856 guru dan kekosongan guru mencapai 224.545 orang.
"Kita ini memang kekurangan gurunya banyak banget, ada kurang guru 464.856 seluruh Indonesia, sementara kekosongan gurunya 254.454. Mohon ini menjadi perhatian kita bagaimana kita harus menyelesaikan kekurangan guru yang 464 ribu lebih ini," katanya, dikutip dari arsip detikEdu.
Melihat kekurangan ini, Esti meminta pemerintah melakukan survei atau kajian lebih lanjut terkait hal ini.
"Nah, bagaimana dengan 71 ribu lulusan sarjana pendidikan ini? S1 pendidikan di saat kita kurang guru yang sekian, maka kita berharap betul ada road map untuk perencanaan mengisi kekosongan guru ini," paparnya.
Jika tidak ditindaklanjuti, Esti menyebut hal ini akan menjadi bahaya baru bagi dunia pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) perlu mulai memetakan di mana letak kekosongan guru tersebut.
"Sekian banyak kekosongan 224 ribu itu harus mulai dipetakan di mana, mata pelajaran apa, tingkatan apa, dan yang lain sebagainya," ungkap Esti.
Data ini menurutnya penting untuk proses perencanaan tambahan anggaran Kemendikdasmen ke depan. Baginya, permasalahan guru tidak sekadar tentang perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau PNS melalui seleksi.
Selain itu, katanya, masalah kejelasan terkait pemenuhan guru dan anggaran juga perlu diperhatikan.
Simak Video "Video: Kemdikdasmen Ungkap Alasan Sekolah Rakyat Rekrut Guru Fresh Graduate"
(det/faz)