.webp)
Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral. Acara ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial lantaran keputusan dewan juri dalam memberikan nilai berbeda untuk jawaban dari dua peserta, yang substansinya sama.
Acara tersebut digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Ada banyak pengguna media sosial yang menyinggung alasan 'artikulasi', yang digunakan juri untuk membedakan nilai peserta.
Kronologi Jawaban Peserta Dinilai Keliru
Pada saat sesi rebutan, peserta memperoleh pertanyaan soal proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Grup C dari SMAN 1 Pontianak menekan bel terlebih dahulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata perwakilan Grup C.
Grup C memperoleh nilai minus lima untuk jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebaliknya, jawaban serupa yang dilontarkan Grup B dari SMAN 1 Sambas diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yaitu Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita Widya Budi.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata perwakilan Grup B.
Juri menyebut jawaban Grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan jelas. Keputusan ini memicu sanggahan dari Regu C, tetapi dewan juri tetap mempertahankan keputusan mereka.
"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," kata Dyastasita.
"Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," imbuhnya.
Juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni menyebut perbedaan nilai karena artikulasi peserta dari SMAN 1 Pontianak dinilai kurang jelas.
"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," ujar Indri.
Waka MPR Minta Maaf
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini. Ia juga menyampaikan akan melakukan evaluasi.
Akbar menyayangkan peristiwa tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif dan responsif atas keberatan peserta di lapangan. Ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri dan sistem lomba.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," ungkap Akbar melalui keterangan tertulis pada Senin (11/5/2026), dikutip dari detikNews.
Akbar turut menyorot kelalaian panitia dan juri, termasuk terkait teknis tata suara dan mekanisme keberatan yang perlu diperbaiki supaya kesalahan serupa tidak berulang.
"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," tegasnya.
Sekda Kalbar Usul Ada Perekam Digital yang Memadai
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson Azroi menyebut pada era digital ini, penyelenggara kegiatan berskala nasional mestinya sudah memiliki perekam digital yang memadai untuk antisipasi sengketa penilaian.
"Di era digital ini, sekelas MPR harusnya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung, terutama pada saat ada protes atau pada saat dewan juri sedang tidak konsentrasi," ucap Harisson pada Senin (11/5/2026), dikutip dari detikKalimantan.
Ia menilai keberadaan rekaman digital bukan hanya penting untuk dokumentasi, tetapi juga alat evaluasi untuk menjaga transparansi dan objektivitas selama perlombaan. Menurutnya rekaman audio maupun video bisa menjadi dasar saat muncul keberatan dari peserta ataupuns ekolah pendamping.
"Jadi ketika ada sanggahan atau protes, bisa langsung diputar ulang. Itu akan lebih fair bagi semua peserta," kata Harisson.
Speaker Disebut Bermasalah
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie menyebut, berdasarkan informasi yang ia terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan.
"Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas," ujar Faisal pada Senin (11/5/2026).
Faisal menyampaikan gangguan speaker tersebut diduga jadi salah satu sebab munculnya perbedaan penilaian terhadap kedua peserta karena suara peserta yang terdengar jelas bagi penonton, ternyata tidak sepenuhnya diterima dengan baik di meja juri.
Disdikbud Panggil SMAN 1 Pontianak
Disdikbud Kalbar memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping LCC untuk membahas hal ini.
"Kami sudah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping terkait persoalan ini," kata Faisal pada Senin (11/5/2026).
Ia meminta semua pihak mengikuti prosedur resmi yang berlaku di perlombaan. Faisal menyarankan agar sekolah mengajukan peninjauan ulang kepada panitia penyelenggara.
Faisal menilai, dengan LCC 4 Pilar merupakan agenda nasional yang dilaksanakan langsung oleh MPR RI, sehingga mekanisme penyelesaian keberatannya ada di tangan penyelenggara. Ia mengatakan, pada prinsipnya SMAN 1 Pontianak menerima hasil perlombaan, tetapi menurutnya evaluasi tetap penting dilakukan supaya kejadian serupa tidak terulang dalam kompetisi berikutnya.
"Kita selesaikan sesuai ketentuan lomba dan semua pihak harus menunjukkan sikap kesatria," ucapnya.
(nah/twu)
