Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) yang digelar di Pontianak menuai kritikan karena kesalahan penilaian juri. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson Azroi turut berkomentar.
Harisson menilai di era digital saat ini penyelenggara kegiatan berskala nasional seharusnya sudah dilengkapi perangkat rekam digital yang memadai untuk mengantisipasi sengketa penilaian.
"Di era digital ini, sekelas MPR harusnya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung, terutama pada saat ada protes atau pada saat dewan juri sedang tidak konsentrasi," kata Harisson, Senin (11/5/2026).
Menurut Harisson, keberadaan rekaman digital bukan hanya penting sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi alat evaluasi untuk menjaga transparansi dan objektivitas selama perlombaan berlangsung.
Ia menyebut rekaman audio maupun video dapat menjadi dasar ketika muncul keberatan dari peserta maupun sekolah pendamping.
"Jadi ketika ada sanggahan atau protes, bisa langsung diputar ulang. Itu akan lebih fair bagi semua peserta," ujarnya.
Untuk diketahui, LCC 4 Pilar MPR RI merupakan ajang tahunan yang digelar untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kompetisi ini diikuti sejumlah sekolah tingkat SMA sederajat dari berbagai daerah secara nasional..
Dilihat dari video YouTube MPRGOID yang disiarkan langsung 9 Mei 2026, momen kontroversial bermula pada sesi tanya jawab rebutan. Saat itu, pembawa acara melemparkan pertanyaan seputar mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?"
Regu C yang mewakili SMAN 1 Pontianak merespons dengan menekan bel lebih dulu, dan melontarkan jawaban mereka.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ucap salah satu perwakilan Regu C.
(bai/bai)