Guru adalah penyangga utama peradaban dan penentu keberhasilan setiap kurikulum, namun kesejahteraan mereka-khususnya guru honorer-masih jauh dari layak. Pemerintah memberi perhatian besar pada program makan siang siswa dengan alasan bahwa anak yang lapar sulit belajar, sebuah logika yang dapat dipahami. Namun perhatian serupa belum terlihat untuk guru yang menjadi pintu implementasi kurikulum setiap hari.
Sulit berharap pembelajaran berjalan optimal ketika sebagian guru masih menerima upah di bawah UMR dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kurikulum terus diperbarui, standar profesionalisme ditingkatkan, tetapi fondasi utamanya justru dibiarkan rapuh.
Di lapangan, ketimpangan kesejahteraan guru honorer sangat mencolok. Upah mereka bervariasi antar sekolah dan daerah, sering kali jauh di bawah kebutuhan hidup minimum, bahkan ada yang menerima Rp100 ribu hingga Rp400 ribu per bulan dengan pembayaran tidak rutin. Tanpa standar nasional upah dan tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, kesejahteraan guru honorer sangat bergantung pada kemampuan sekolah dan kebijakan lokal yang tidak selalu berpihak pada tenaga pendidik.
Situasi ini diperburuk oleh ketergantungan sekolah pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar honor. Secara aturan, hingga 50 persen dana BOS dapat digunakan untuk honorarium, tetapi pencairan sering terlambat akibat Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang tidak lengkap atau tidak akurat. Ketika verifikasi gagal, dana tidak turun, dan gaji guru honorer ikut tertunda. Sekolah dengan kapasitas administrasi lebih baik cenderung mampu memberikan honor lebih layak, sementara sekolah di wilayah tertinggal semakin tertinggal.
Selain persoalan upah, guru honorer menghadapi keterbatasan dalam pengembangan karier dan peningkatan kompetensi. Mereka tidak memiliki akses pada kenaikan pangkat atau jabatan sebagaimana guru ASN, dan pelatihan sering harus dicari secara mandiri. Padahal peran mereka dalam implementasi kurikulum sama pentingnya.
Beban kerja tinggi, minimnya dukungan pengembangan diri, dan ketidakpastian pendapatan membuat motivasi dan kualitas pembelajaran rentan menurun. Ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan guru honorer bukan hanya soal gaji, tetapi juga soal ekosistem kerja yang belum memberikan dukungan memadai.