.webp)
Kawasan Indonesia merupakan pertemuan antara tiga lempeng tektonik utama dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang menyimpan aktivitas seismik, termasuk gempa megathrust.
Megathrust sendiri diartikan sebagai gempa yang terjadi akibat akumulasi tekanan pada zona penunjaman lempeng yang terus menumpuk hingga melampaui ambang batas elastisitas batuan. Perhatian ilmuwan jatuh kepada selatan Jawa, di mana terdapat segmen rawan yang dalam jangka waktu lama belum melepaskan akumulasi energinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai hukum elastisitas batuan, saat lempeng terus tertekan hingga tidak lagi mampu menahan beban, batuan akan retak atau patah secara mendadak dan memicu pelepasan gelombang gempa," tutur Pakar Manajemen Bencana Universitas Airlangga (Unair), Dr Hijrah Saputra ST MSc, dalam laman Unair dikutip Sabtu (3/10/2026).
Dr Hijrah menilai pemerintah sudah memiliki kesadaran dalam mengatur kesiapsiagaan terhadap bencana. Salah satunya, yakni Early Warning System (EWS).
"EWS yang efektif itu terdiri dari empat komponen yang harus berjalan bersama, yakni pengetahuan tentang risiko, pemantauan dan peringatan, penyebaran informasi kepada masyarakat, serta kemampuan respons masyarakat. Kalau salah satu komponen itu lemah, maka EWS secara keseluruhan bisa gagal," jelasnya.
Namun dalam mitigasi bencana di titik lokasi megathrust, Hijrah mengatakan perlunya tiga lapis kesiapsiagaan, yakni tingkat struktural pemerintah, komunitas lokal, hingga unit terkecil keluarga. Pemodelan jangkauan gelombang serta pemetaan rute evakuasi harus terpadu dengan pelatihan respons cepat secara berkala pada kawasan rawan bencana.
"Di level struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara intensif sudah melakukan sosialisasi dan simulasi. Instansi terkait juga melakukan pengujian skala nasional dengan membuat skenario terburuk. Peneliti telah memodelkan seberapa jauh tinggi gelombang masuk ke daratan saat terjadi gempa dengan magnitudo tertentu, lalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat jalur evakuasi," tegasnya.
Selain perbaikan fisik, Hijrah mendorong adanya strategi komunikasi risiko agar tidak memicu kepanikan massal. Ia menekankan bahwa penyampaian informasi kebencanaan harus menghindari bahasa akademis yang rumit. Menurutnya, perlu adanya pendekatan kearifan lokal melalui keterlibatan tokoh agama dan adat setempat.
"Komunikasi bencana dapat dilakukan dengan basis solusi dan bukan ancaman, pesan konsisten dan terkoordinasi, menggunakan bahasa sederhana dan konseptual, melibatkan tokoh lokal dan media lokal, serta edukasi berkelanjutan. Jadi, panik itu wajar, jangan menyalahkan diri sendiri, dan jangan biarkan kepanikan mengendalikan diri," pesannya.
