Laporan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (PSKP Kemendikdasmen) menunjukkan data terbaru tentang tingkat pengangguran dari berbagai jenjang pendidikan. Laporan tersebut menunjukkan, lulusan jenjang SMK memiliki persentase pengangguran tertinggi sejak 2015.
Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menampilkan tingkat pengangguran terbuka pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, D3, dan S1 pada tahun 2015, 2017, 2019, 2021, dan 2023. Setelah diurutkan oleh PSKP Kemendikdasmen, tingkat pengangguran SMK berada di angka tertinggi dengan nilai terendah 9,31.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka paling rendah ada di lulusan SD yang mencapai 2,39.
Data tersebut menjadi perhatian PSKP Kemendikdasmen. Dalam laporan tersebut, PSKP menyatakan SMK sering mendapat kritikan karena dinilai kurang berhasil.
"Selama ini, SMK sering mendapat kritikan karena dianggap kurang berhasil memenuhi tujuannya, yakni menghasilkan lulusan yang siap kerja. Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA," tulis PSKP Kemendikdasmen dalam buku laporam berjudul Menguatkan Ekosistem, Menumbuhkan Pembelajar: Refleksi Capaian dan Tantangan Pendidikan Indonesia 2019-2024.
Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan SMK dari Tahun ke Tahun
Mengutip laporan tersebut, berikut data tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK dari tahun ke tahun:
- 2015: 13,02
- 2017: 11,38
- 2019: 10,36
- 2021: 11,13
- 2023: 9,31
PSKP mengungkapkan, peningkatan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK cenderung meningkat saat pandemi COVID-19. Namun, angkanya kembali menurun pada 2023.
"Pada masa pandemi COVID-19 (2020), di mana tingkat pengangguran lulusan SMK meningkat lebih tinggi dibanding lulusan SMA, penurunan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK kembali melemah pada 2023," tulis PSKP.
"Hal ini mengindikasikan relatif lebih rentannya lulusan SMK dibandingkan dengan lulusan SMA dalam dunia kerja," imbuhnya.
Rekomendasi Kebijakan
Ke depannya, PSKP memberikan rekomendasi kebijakan berikut untuk mengurangi tingkat pengangguran lulusan SMK:
1. Investasi pada pengembangan SMK
2. Pemadanan dukungan mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sesuai dengan kedalaman atau kualitas kemitraan antara SMK dan DUDI
3. Komunikasi yang lebih efektif dari pemerintah pusat untuk meningkatkan peran DUDI dalam meningkatkan kemitraan dan memperbaiki ekosistem pendidikan vokasi
4. Reviu berkala terhadap program atau kompetensi keahlian SMK untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan DUDI.
Simak Video "Video: Menko PMK Ungkap Arahan Prabowo soal Penguatan Pendidikan Vokasi"
(nir/twu)