.webp)
Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Lebih parahnya, penyumbang angka tersebut dominan berasal dari kalangan berpendidikan yakni lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi.
Hal itu sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Dalam data tingkat pengangguran per 5 Februari 2025, BPS menghitung ada 7,28 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,76%.
Dibandingkan 2024, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 83.000 orang. Adapun lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi menempati posisi teratas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran sebesar 8 persen. Lulusan SMA menyumbang sebesar 6,35 persen. Kemudian lulusan D4, S1, S2, dan S3 menyumbang pengangguran sebanyak 6,23 persen.
Menurut pakar ketenagakerjaan sekaligus dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi MA, Pemerintah tak boleh diam terkait masalah ini.
"Cita-cita Indonesia Emas itu mungkin cuma impian belaka karena kita kehilangan tenaga potensial untuk membangun Indonesia. Bagaimana kita wujudkan itu tanpa melibatkan mereka melalui serapan tenaga kerja," tegas Tadjudin dilansir dari laman UGM, Rabu (21/5/2025).
Penyebab Pengangguran dari Kelompok Berpendidikan Tinggi
Tadjudin menyebut tingginya pengangguran dari kalangan berpendidikan tinggi diakibatkan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Tak hanya itu, adanya ketidaksesuaian kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan menjadi sebab lain.
Menurutnya, jika tingkat pengangguran ini dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada masalah lain, contohnya meningkatnya kemiskinan; kriminalitas; dan melemahkan kompetensi masyarakat.
Sehingga, Tadjudin mengimbau pemerintah untuk mendukung tersalurkannya para lulusan langsung ke sektor industri. Pemerintah dapat memaksimalkan pengembangan pelatihan berbasis digital dan semacamnya.
"Hal yang penting lagi menurut saya karena banyaknya tenaga kerja berpendidikan maka perlu ada revitalisasi pendidikan, terutama dalam hal pelatihan vokasi," kata Tadjudin.
Pelatihan Kompetensi-Ekspor Tenaga Kerja ke Luar Negeri
Lebih lanjut Tadjudin mengatakan Pemerintah harus terus mendorong pelatihan kompetensi, pembangunan usaha mikro atau UMKM, hingga membuka kembali kartu Prakerja. Solusi lain menurutnya adalah ekspor tenaga kerja ke luar negeri.
"Menyalurkan tenaga kerja bisa menjadi salah satu solusi. Dengan catatan, Pemerintah perlu menjamin keamanan dan perlindungan tenaga kerja dengan menyalurkan secara Government to Government," ujarnya.
Langkah pemberantasan pengangguran menurut Tadjudin harus segera diupayakan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tengah bermasalah sehingga menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Gabungan antara PHK dan pengangguran usia muda berpendidikan itulah yang menyebabkan angka pengangguran meningkat. Maka Pemerintah harus membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah itu," tutupnya.
(cyu/nah)
