Mendikdasmen: Pembangunan Sekolah Rusak karena Banjir Sumatera Dimulai Februari 2026

Pembangunan sekolah rusak akibat bencana banjir bandang di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) akan diupayakan mulai Februari 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Mudah-mudahan di Februari 2026 itu sudah kami mulai pembangunan sekolah-sekolah yang rusak," tuturnya dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (15/12/2025).

Saat ini, Kemendikdasmen masih terus menghimpun data terkait sekolah yang terdampak bencana lengkap dengan skala kerusakannya. Sebelumnya, per 7 Desember 2025, tercatat 2.798 satuan pendidikan rusak dengan tingkat kerusakan beragam.

Selain itu, sebanyak 208 ribu siswa dan 19 ribu guru serta tenaga kependidikan (tendik) menjadi korban terdampak secara langsung. Melihat keadaan ini, Kemendikdasmen menegaskan tiga kebutuhan utama dalam proses pemulihan pasca bencana.

"Yaitu penyediaan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar bagi siswa, serta layanan dukungan psikososial untuk mempercepat kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam situasi darurat," kata Menteri Mu'ti dilansir dari arsip detikEdu.

Pembelajaran Darurat Lewat 3 Skema

Meski banyak gedung sekolah yang rusak, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran darurat sejak 8 Desember 2025 lalu. Ada tiga skenario yang ditetapkan, yaitu:

1. Pembelajaran Darurat 0-3 bulan

Pembelajaran darurat 0-3 bulan ditujukan bagi sekolah yang terdampak, tetapi masih memiliki ruang kelas yang layak pakai. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar masih bisa diselenggarakan.

Mendikdasmen menyebut sekolah yang menerapkan skenario pembelajaran darurat ini akan memberlakukan sistem belajar bergantian (shift). Proses belajar mengajar dijalankan sekaligus pemerintah memperbaiki kerusakan pada sekolah tersebut.

Pada tiga bulan pertama ini, fokus pembelajaran diarahkan pada penyederhanaan kurikulum, ketersediaan bahan belajar darurat, pembelajaran adaptif di ruang terbatas, dukungan psikososial, hingga asesmen sederhana yang menekankan keamanan dan keterlibatan murid.

2. Pembelajaran Darurat 3-12 bulan

Pada masa ini, kebijakan diarahkan pada pemulihan kemampuan dasar murid melalui kurikulum adaptif berbasis krisis. Pemerintah akan menyediakan program remedial intensif, pembelajaran fleksibel, serta asesmen transisi berbasis portofolio dan perkembangan sosial-emosional.

3. Pembelajaran Darurat hingga 3 Tahun

Skenario pembelajaran darurat terakhir memiliki jangka waktu hingga 3 tahun bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat bahkan roboh total. Mendikdasmen menilai, ada sebagian sekolah yang memang harus direlokasi dan memerlukan waktu untuk pencarian tanahnya.

"Karena kalau di sekolah yang sudah memang roboh total, bangun baru itu kan perlu waktu yang lama tentunya. Bahkan sebagian ada yang memang harus relokasi. Artinya, bangun baru di lokasi yang baru, nah mencari tanahnya itu kan perlu waktu juga," ujarnya.

Secara kurikulum, fokus kebijakan pada skenario ini berkaitan dengan penguatan kembali kualitas pembelajaran, integritas permanen pendidikan kebencanaan, penguatan pembelajaran inklusif, hingga monitoring dan evaluasi jangka panjang terhadap literasi, numerasi, kehadiran, dan kesejahteraan psikososial murid.