.webp)
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyinggung beberapa hal mendetail terkait jam masuk sekolah di Jawa Barat yang kini ramai dibahas.
Melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No: 58/PK.03/Disdik tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat diumumkan, jam belajar di semua satuan pendidikan di Jabar dimulai pukul 06.30 WIB. Padahal, belum lama ini Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan siswa sekolah masuk pukul 06.00 pagi.
Mengenai jam masuk sekolah, FSGI menyinggung sarapan dan cuaca perlu menjadi faktor pertimbangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dewan Kehormatan FSGI Heru Purnomo menyebut di Jakarta pernah dilakukan kajian akademik untuk merencanakan waktu masuk sekolah 06.30 WIB. Kajian akademik yang dilakukan turut mencakup konsiderasi transportasi dan kepadatan lalu lintas. Menurut Heru walaupun sudah dilakukan kajian akademik pun, masih ada dampak yang juga perlu dipertimbangkan.
Belum Sarapan Bikin Anak Tak Fokus Belajar
Heru menyebut ketika kajian di Jakarta itu diterapkan dan belum ada adaptasi, ada siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sempat sarapan. Alhasil siswa yang memperoleh uang saku, memenuhi perutnya terlebih dahulu sebelum ke kelas. Ini menyebabkan mereka terlambat.
Namun, bagi yang tidak mendapat uang saku lebih dan hanya sempat minum air putih saja misalnya, siswa-siswa ini jadi tidak konsentrasi belajar karena perutnya lapar.
"Menahan laparnya itu yang membuat dia tidak konsentrasi dalam belajar, sehingga yang dirasakan saat belajar itu merasakan perutnya lapar. Fokusnya perut lapar, sehingga tidak bisa menerima pembelajaran," jelas Heru kepada detikEdu pada Selasa (3/6/2025).
"Nah, hal-hal seperti ini kan dampak atau akibat kalau seandainya kondisi-kondisi seperti itu tidak menjadi pertimbangan," lanjutnya.
"Cuaca pun perlu menjadi pertimbangan," imbuhnya lagi. Pasalnya, ada banyak wilayah di Jawa Barat yang bercuaca dingin.
FSGI mengingatkan, diperlukan kajian akademik untuk mengambil sebuah keputusan. Perlu ada diskusi dengan berbagai kalangan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan.
"Bukan hanya gagasan seorang gubernur, kemudian gagasan itu tanpa didiskusikan kepada masyarakat luas kemudian langsung diterapkan, sehingga menimbulkan kontraversi atau kritik masyarakat," ungkapnya.
(nah/nwk)
