.webp)
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BSKAP Kemdikbudristek) Anindito Aditomo mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka sudah dirancang agar bisa berjangka lama atau sustainable.
Dalam Temu Inovasi 14 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (6/12), pihaknya menyatakan bila Kurikulum Merdeka dirancang agar bersifat umum dan bisa terus dievaluasi, diperbaiki, dan diterjemahkan pada tiap satuan pendidikan dan daerah.
"Jadi justru ketika kerangkanya itu fleksibel maka dia lebih sustain," paparnya.
Menurut Nino, panggilan akrabnya, pada setiap daerah terdapat perbedaan kebutuhan. Hal itulah yang menjadi kewenangan sekolah untuk meneruskan kurikulum yang paling tepat.
Kurikulum Merdeka Sudah Diadopsi di Separuh Satuan Pendidikan
Nino juga menyinggung ketahanan atau sustainability dari Kurikulum Merdeka. Jelasnya, sudah separuh satuan pendidikan di Indonesia yang secara sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka.
Penerapan Kurikulum Merdeka ini juga berbeda dengan Kurikulum sebelumnya. Jika kurikulum sebelumnya langsung diimplementasikan secara nasional, maka Kurikulum Merdeka dikenalkan secara bertahap.
"Di tahun pertama kita lakukan uji coba dulu pada 1.500 sekolah [di] tahun 2020 sampai 2021. Kemudian kita membuka opsi pada sekolah-sekolah untuk mengimplementasikan. Ketika dibuka opsinya, langsung ada, saya lupa angka persisnya, 140.000 sekolah yang sukarela [menerapkan Kurikulum Merdeka]," ungkap Nino.
"Insyaallah di tahun 2024 tanpa paksaan semua sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka," lanjutnya.
Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga mengungkapkan meski berganti nama, yang terpenting ialah kerangka dari kurikulum tersebut. Kurikulum Merdeka sendiri telah berorientasi pada kemampuan literasi, matematika, dan pengembangan karakter.
"Namanya diubah pun kalo isinya sama ibaratnya bungkusnya aja berubah isinya sama kita tidak masalah. Karena semua sekolah sudah akan mengadopsi di tahun 2024," ujarnya.
Akan tetapi, jika berubah secara totalitas akan sulit. Nino mengungkapkan baik sekolah, guru, dan murid akan membela kurikulum tersebut.
"Tiba-tiba ganti lagi secara total tentu yang akan menjadi pembela pertama adalah sekolah-sekolah, guru-guru, dan anak-anak yang sudah merasakan manfaatnya di Kurikulum Merdeka itu," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya tidak menetapkan kurikulum yang terlalu detail. Karena keberagaman yang ada di Indonesia sangat banyak dan akan sulit jika disesuaikan pada tiap sekolah.
"Justru karena fleksibel itu nanti kemanfaatannya akan lebih besar karena bisa dibuat relevan untuk semua daerah dan karena itu Insyaallah kami percaya bahwa sustainabilitynya [Kurikulum Merdeka] juga akan lebih terjangkau," pungkasnya.
(nir/nwk)
