Mahasiswa aktif dan calon mahasiswa pascasarjana Purdue University, Amerika Serikat (AS) mengatakan kampus ini menolak sejumlah pelamar dari China untuk program pascasarjana tahun ajaran ini. Purdue University merupakan almamater Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.
Seorang mahasiswa pascasarjana mengatakan universitas tersebut memberi tahu komite penerimaan pascasarjana dalam beberapa bulan terakhir, sangat kecil kemungkinannya untuk menerima mahasiswa dari 'negara lawan' mana pun untuk tahun depan.
Menurut seorang asisten pengajar di komite kepemimpinan Graduate Rights and Our Wellbeing (GROW), Kieran Hilmer, para dosen diberitahu negara-negara tersebut adalah China, Kuba, Iran, Korea Utara, Rusia, dan Venezuela. GROW adalah sebuah kelompok yang berupaya mengorganisir pekerja pascasarjana Purdue.
Daftar tersebut secara umum sesuai dengan katalog negara seteru yang dibuat oleh Menteri Perdagangan AS.
Hilmer mengatakan universitas menyampaikan larangan ini secara lisan.
"Mereka tidak menuliskannya," katanya.
Bagaimana Kata Purdue?
Purdue tidak berkomentar mengenai tuduhan tersebut. Universitas tersebut telah menghadapi pengawasan dari anggota Kongres terkait relasinya dengan China. Pada Mei 2025, pemerintahan Trump sempat mengatakan akan mencabut visa mahasiswa China di seluruh AS.
Trump kemudian mengubah pendiriannya dan mengatakan ia akan menyambut lebih banyak mahasiswa dari China, seperti dikutip dari Inside Higher Ed.
Seorang mahasiswa China yang ingin tetap anonim karena masih berusaha masuk ke Purdue mengatakan kepada Inside Higher Ed, ia menerima tawaran untuk menjadi asisten peneliti pada Februari 2025 lalu, yang berarti pendanaannya untuk menjadi mahasiswa pascasarjana Purdue tahun akademik ini sudah terjamin. Namun, pada April atau Mei, katanya, Kantor Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana memberitahu lamarannya ditolak.
Dalam surat dua paragraf yang telah disunting yang ia berikan kepada Inside Higher Ed tertulis, penerimaan ini "sangat kompetitif dan banyak faktor yang dipertimbangkan dengan cermat," tetapi "kami tidak dapat memberikan umpan balik spesifik."
Mahasiswa tersebut mengatakan ia telah pindah ke West Lafayette, tempat kampus utama Purdue berada, menandatangani perjanjian sewa, dan menolak tawaran dari institusi lain. Ia mengatakan penolakan tersebut dapat memengaruhi visanya.
"Saya mungkin akan dideportasi," katanya.
Ia mengatakan telah mengetahui melalui media sosial, setidaknya 100 mahasiswa China lainnya juga ditolak dengan cara yang sama.
Juru bicara Purdue juga tidak memberikan tanggapan kepada Lafayette Journal & Courier dan surat kabar mahasiswa Exponent ketika ditanya tentang masalah ini. Journal & Courier, yang pertama kali melaporkan berita ini, mengutip empat anggota fakultas dari berbagai departemen, yang ingin tetap anonim karena takut mendapat pembalasan dari universitas.
Beberapa kepala komite penerimaan mahasiswa pascasarjana tidak menanggapi permintaan komentar dari Inside Higher Ed.
Kampus-kampus yang Diawasi
Meskipun Purdue tidak menjelaskan tindakan apa yang diambil atau alasannya, Komite Khusus DPR AS tentang Partai Komunis Tiongkok mengatakan dalam laporan September mereka telah menyelidiki Purdue dan lima universitas lainnya yaitu Universitas Stanford, Universitas Carnegie Mellon, Universitas Maryland, Universitas California Selatan, dan Universitas Illinois di Urbana-Champaign sepanjang tahun ini terkait kehadiran dan kegiatan penelitian mahasiswa berkebangsaan China di kampus mereka.
Hilmer mengatakan Purdue menolak pelamar China dalam upaya khusus untuk mematuhi Komite Khusus AS. Namun, Hilmer juga mengatakan permusuhan dan kebencian yang ditunjukkan universitas terhadap para mahasiswa ini melampaui apa yang diminta oleh komite.
"Seperti yang dikatakan Purdue dalam tanggapannya kepada Komite Khusus DPR, mahasiswa internasional sepenuhnya diperiksa oleh pemerintah Amerika Serikat ketika mereka mengajukan visa," kata Hilmer.
"Dan, di atas itu, untuk mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan keamanan nasional, mereka perlu mendapatkan izin keamanan lebih lanjut. Jadi tidak ada alasan bagi Purdue untuk membuat keputusan sepihak dan di luar hukum untuk melarang semua mahasiswa ini," jelasnya.
Ia mengatakan banyak dari mahasiswa ini sudah berada di AS.
"Kebijakan ini jelas diskriminatif dan tidak bermoral, dan, di atas itu, melanggar kebijakan Purdue tentang nondiskriminasi," katanya.
Hilmer mengatakan penolakan Purdue terhadap mahasiswa China akan merusak reputasi dan kemampuan universitas untuk merekrut mahasiswa dan pekerja terbaik.
Simak Video "Video: Menkeu Ungkap Dirut Bank Sekarang Pusing"
(nah/nwk)