Beberapa prodi dan jurusan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN resmi dihapus. Seperti apa pembaruan dari PKN STAN ini dan bagaimana kurikulum yang berlaku?
PKN STAN tidak lagi menawarkan jurusan bea cukai dan pajak. Pembaruan ini merupakan hasil dari diskusi berbagai pihak, sehingga pada akhirnya PKN STAN memutuskan untuk menghapus beberapa jurusan.
Sebelumnya, PKN STAN memiliki Jurusan Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari dua prodi, yaitu prodi D3 dan D1 Kepabeanan dan Cukai. Kemudian ada juga prodi D3 pajak. Calon mahasiswa baru tidak lagi bisa memilih jurusan ini.
Detikedu berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto, Senin (25/7) lalu. Berikut hasil selengkapnya:
PKN STAN memutuskan menghapus sejumlah prodi D1-D3 seperti misalnya Bea Cukai dan Pajak. Bagaimana proses dan pertimbangan munculnya kebijakan tersebut?
Di masa sebelumnya PKN STAN menerima untuk mahasiswa D1 dan D3. Prodinya itu mengarah pada kebutuhan unit eselon 1, misalnya prodi pajak untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bea cukai untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan ada beberapa juga prodi yang dari awal tidak untuk kebutuhan eselon 1. Ini PKN STAN di masa lalu.
Menteri Keuangan melihat tren ini dan mengatakan terlalu banyak SDM yang dihasilkan, padahal negara sudah banyak belanja untuk sistem IT. Karena memang dilihat dari PKN STAN itu penerimaannya terus bertambah, kalau dilihat itu puncaknya tahun 2017, kami menerima hampir 7.000 mahasiswa dan ini dipertanyakan. Kalau IT ini dikembangkan mestinya kebutuhan SDM stagnan atau berkurang.
Dari COVID-19 dilihat dari sisi Kementerian Keuangan, ternyata kita sudah kelebihan pegawai terutama di level yang sifatnya teknis. Tahun 2019 kita tidak melakukan penerimaan karena waktu itu begitu work from home langsung kelihatan.
Kita juga melihat IT di Perbendaharaan sudah mature sampai ke kementerian lembaga. Pajak sebentar lagi ada Core Tax (system). Sementara kalau kita hasilkan lulusan misalnya D3 itu kan akan dipakai 3 tahun lagi. Kita khawatir begitu ditempatkan ternyata tidak dipakai karena berlebih. Walaupun di internal ada juga perdebatan lebih kurang tadi.
Kita tidak bisa begini. Dengan diorkestrasi Pak Wamen,kita lihat betul terutama dari issue kita mau menghasilkan SDM kelola keuangan negara seperti apa. Dari diskusi panjang dengan berbagai pihak karena masa depan itu berbasis IT kebutuhan tenaga terampil juga masih dibutuhkan namun mungkin tidak begitu banyak karena sekarang banyak yang diotomasi, misalnya NPWP sudah diotomasi. Tinggal butuh satu orang untuk dipencet-pencet selesai semua. Jadi diputuskan PKN STAN harus berubah.
Di sisi lain, PKN STAN mendapat permintaan banyak dari kementerian lain selain Kemenkeu, lembaga negara dan pemda. Di masa lalu karena kelebihan itu sudah mulai kelihatan maka sebagian lulusan kami ke sana. Sekaligus kita berharap keuangan negara ini ga akan bagus kalau SDMnya ga dedicated kita siapkan ke sana. Kami lihat lulusan kami begitu disebarkan ke K/L lain ada banyak perbaikan soal pengelolaan keuangan.
Tapi kita merasa kalau D1 jadi tenaga yang di bawah ya nggak nendang juga. Kurang kuat juga. Kita butuh yang di tengah yang punya kemampuan melakukan perubahan. Levelnya bukan lagi terampil tapi ahli atau selevel Diploma 4.
Dengan berbagai pemikiran tadi terutama di internal Kemenkeu kita merasa, kita tidak bisa nih hanya D1 atau D3. Kita harus naik kelas ke D4 bahkan kita sedang memikirkan S2 untuk pejabat-pejabat di bidang keuangan. Kita memutuskan apa ya sama dengan sekarang.
Issue lain, karena kita bentuk tenaga terampil dan keahliannya spesifik ketika kita bicara Kemenkeu mungkin di masa lalu kalau dia hanya terampil saja tenaga teknis tidak ada masalah. Tapi begitu kita bicara naik ke atas, ketika mereka menjadi level pelaksana yang mikir. Ternyata teman-teman di DJP harus paham juga kebijakan APBN, kepabeanan dan cukai.
Begitu juga sebaliknya. Itu berarti pengetahuan mereka harus komprehensif. Di mana pun mereka berada, mereka harus tahu paling tidak sesama Kemenkeu itu seperti apa.
Akhirnya diputuskan tidak bisa kita melihat prodi-prodi yang sekarang ini seperti ini. Kita rombak. Kita juga menyederhanakan. karena dulu di bawah direktur ada kepala jurusan dan kaprodi. Kita buang kepala jurusan.
Lalu prodi-prodinya dilihat lagi. Karena perlunya komprehensif, akhirnya kita turun ke keilmuannya. Ilmu apa nih yang penting. Pohon ilmu apa di keuangan negara yang penting. Akhirnya ketemu tiga, akuntansi sektor publik, manajemen keuangan negara, dan manajemen aset publik.
Manajemen aset publik ini baru karena kita merasa keuangan negara itu fokus di uang. Padahal kita punya aset yang luar biasa belum bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi kita punya prodi masa depan.
Di dalamnya mereka akan siap untuk ditempatkan di unit apapun di Kementerian Keuangan, kementerian lain, dan pemda. Karena basic-nya kita siapkan dan mereka fleksibel bisa ke mana-mana. Kita harapkan mereka masuk bisa dapatkan tugas lalu promosi menjadi pimpinan di level bawah dan membawa perubahan.
Semua pemikiran tadi perubahan teknologi, kebutuhan yang sifatnya lebih advance ada satu poin penting lagi yang tidak dipahami. Proses seleksi kami menghasilkan mahasiswa yang termasuk terbaik di Indonesia.
Mereka seharusnya jadi aset bangsa yang diberikan kesempatan besar untuk berkembang. Di masa lalu mereka masuk D1 atau D3. Padahal di PTN bisa dapat jurusan teknik atau kedokteran, kita merasa sayang anak-anak bagus itu kita hanya kasih D1 dan nanti kariernya bakalan terlambat.
Pemikiran kita kalau kita dapat anak yang bagus, kita kasih ilmu yang lengkap dan bagus supaya mereka bisa memberikan kontribusi yang besar pada bangsa dan negara. Maka visi kami diharapkan lulusan kami jadi pemimpin atau agen perubahan. Siap melakukan perbaikan di bidang keuangan negara.
Kemudian jurusan-jurusan di masa lalu yang favorit. Wah saya pengen masuk D1 ini atau D3 ini jadi hilang. Dalam konteks seperti itu kita ingin memberitahukan hilang sih tidak, tapi berada dalam satu prodi baru yang dari awal.
Harapan kita begitu mereka masuk PKN STAN mereka harapannya mengabdi sebagai aparatur sipil negara di mana pun untuk kepentingan negara.
(dvs/pal)