.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil KetuaKPKFitrohCahyanto mengungkapkan, penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam detikNews Kamis (21/8/2025).
Immanuel ditunjuk sebagai Wamenaker Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dia merupakan Ketua Kelompok Relawan Prabowo dalam Pilpres 2024.
Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), yakni PT Mega Eltra periode 2021-2022. Perusahaan itu bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi dan keagenan, hingga industri cat.
Kontroversi Wamenaker Immanuel Ebenezer
Nama Immanuel Ebenezer pernah menjadi perbincangan lantaran tanggapannya mengenai tren #KaburAjaDulu. Sebagai informasi, tren #KaburAjaDulu merupakan tagar yang digunakan di media sosial sebagai ajakan untuk berkarier di luar negeri.
Sebagian warganet membahas kebijakan-kebijakan pemerintah yang memicu kemunculan tagar ini. Sedangkan sebagian lainnya berbagi peluang dan tips kerja, studi, pelatihan, hingga magang di luar negeri maupun opsi kerja remote di perusahaan luar negeri.
Melihat tagar ini, Noel memberikan respons yang langsung menarik perhatian publik. Pada Senin (17/2/2025), Immanuel mengatakan "Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi."
Ungkapan itu memicu beragam tanggapan, salah satunya datang dari pakar cultural studies Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Radius Setiyawan. Radius menilai, pendapat Noel kontraproduktif dan tidak fokus ke persoalan pokok pemicu tagar #KaburAjaDulu.
"Ini saya kira justru itu kontraproduktif. Ini kaitannya dengan komunikasi pemerintah ke khalayak khususnya ke anak-anak muda harusnya tidak seperti itu. Approval rating itu akhirnya membuat orang ragu puas atau tidak, karena di sosial media menggema #KaburAjaDulu. Persoalan benar kabur atau tidak itu urusan lain, tapi itu bentuk ekspresi kekecewaan dan yang menjadi perhatian pemerintah," ungkapnya, dikutip dari detikJatim, Rabu (19/2/2025) lalu.
Radius menyebutkan saat ini PR pemerintah berkaitan dengan persoalan komunikasi publik. Bentuk ekspresi generasi muda malah ditanggapi dengan sinis dan antagonis. Pemerintah harus mendengarkan masukan-masukan anak muda dan perlu melakukan perbaikan-perbaikan.
"Selain komunikasinya ke publik juga substansinya apa? Kenapa mereka kecewa? Atau jangan-jangan ini kegagalan pemerintah dalam menjelaskan terkait efisiensi. Padahal efisiensi ini banyak dilakukan di banyak negara. Bagaimana efisiensi itu ketika dijelaskan ke publik harus ada rasionalisasi yang kuat," ujarnya.
(nir/pal)
