Riwayat Istilah Orde Lama yang Dihapus Pemerintah dalam Penulisan Ulang Sejarah

Sosok Sukarno tak dapat dilepaskan bila bicara kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama Indonesia itu juga dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh dunia — Potret Presiden Sukarno. Foto: Getty Images

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemendbud) RI tengah menggarap penulisan ulang sejarah Indonesia. Dalam 10 jilid buku yang digarap itu, Pemerintah tidak memasukkan istilah Orde Lama (Orla).

Menbud RI Fadli Zon mengatakan pemerintahan Orde Lama sebenarnya tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Jika dibandingkan pemerintahan Orde Baru, mereka memang menyebut diri mereka Orde Baru.

"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," ungkap Fadli Zon usai rapat di Komisi X DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (26/5/2025), dikutip dari detikNews. https://news.detik.com/berita/d-7933823/pemerintah-tak-pakai-istilah-orde-lama-di-penulisan-sejarah-ini-alasannya

Menurut Fadli, ketiadaan istilah Orde Lama dilakukan supaya perspektif dalam sejarah baru lebih netral dan inklusif. Perubahan ini juga dinilainya membuat konotasi yang lebih positif.

"Iya. Jadi kita justru lebih bagus kan, bener nggak? Yang menyebut Orde Lama itu siapa? Orde Baru ya kan?" ujarnya.

Lalu sebenarnya seperti apa sih sejarah istilah Orde Lama?

Sejarah Istilah Orde Lama

Berdasarkan buku Kontroversi Politik Kyai Tarekat: Studi Pergeseran Orientasi Politik Kyai Tarekat Qodiriyah Wa Naqsabandiyah oleh Dr Ahmad Hasan Afandi, istilah Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk pada masa pemerintahan Sukarno dari 1945 hingga 1965.

Istilah ini tidak digunakan kala itu, melainkan baru dicetuskan ketika masa pemerintahan Soeharto.

Sementara, pada penjabaran lain oleh Ubedilah Badrun dalam buku Sistem Politik Indonesia: Kritik dan Solusi Sistem Politik yang Efektif, sepuluh partai terbesar hasil pemilu 1955 mewarnai dinamika politik di Konstituante hingga selanjutnya tidak menghasilkan Undang-Undang Dasar baru.

Hal itu menyebabkan Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Di antara isinya adalah kembalinya ke UUD 1945 dan pembubaran Konstituante hasil Pemilu 1955.

Berdasarkan sejarah politik tersebut, episode yang disebut oleh Soeharto sebagai Orde Lama adalah episode yang secara politik memburuk dan menampakkan kecenderungan ke China dan Uni Soviet.

Jika yang dimaksud oleh Soeharto dengan Orde Lama tersebut adalah periode yang memburuk ketika masa Sukarno, maka masa yang dapat disebut Orde Lama adalah periode 1959 hingga 1965. Masa tersebut ditandai sejak Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya Sukarno pada 1966.

Maka berdasarkan pemaparan dalam buku ini, Orde Lama dalam perspektif sistem politik Indonesia adalah pada 1959-1966, yakni selama tujuh tahun terakhir kekuasaan Sukarno, bukan sejak 1945.

Pada buku lain bertajuk Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia oleh Pdt Dr Jan S Aritonang, juga ditegaskan istilah Orde Lama bukan berasal dari pemerintah atau masyarakat dari periode tersebut sendiri, tetapi berasal dari pemerintah periode berikutnya yang menyebut diri sebagai Orde Baru.