.webp)
Belakangan ini, demonstrasi banyak terjadi di berbagai daerah untuk menuntut tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tuntutan lainnya terhadap pejabat. Presiden Prabowo Subianto pun telah menyampaikan responsnya.
Setelah kejadian seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan dilindas mobil rantis Brimob, Prabowo langsung memberikan pernyataannya lewat sebuah video yang ditayangkan via YouTube Sekretariat Presiden pada (29/8/2025) lalu.
Ternyata, beda zaman beda pula cara para pemimpin negara merespons demonstrasi dan kericuhan yang terjadi di negaranya. Jika, dibandingkan dengan Presiden pertama RI yakni Ir Sukarno, cara menanggapi pendemo oleh Prabowo tentu berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana perbedaan keduanya? Mengutip unggahan akun Instagram @perpusnas.go.id dan YouTube Sekretariat Presiden, berikut sederet perbedaannya.
Gaya dan Respons Prabowo terhadap Demonstran
Buat Pernyataan Resmi
Hal pertama yang dilakukan Presiden Prabowo dalam menanggapi aksi demonstran adalah membuat pernyataan resmi lewat tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Dalam tayangan tersebut, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap tertib dan menjaga persatuan.
Kemudian, Prabowo datang langsung ke keluarga Affan yang jadi korban dalam aksi demo. Ia menjamin pemerintah akan memberikan bantuan sosial hingga pendidikan bagi keluarga almarhum Affan.
Ajak Ketum Organisasi-Parpol Berdiskusi
Pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo mengajak ketua-ketua umum organisasi keislaman seperti Nahdatul Ulama (NU) hingga Muhammadiyah melakukan pertemuan di Hambalang. Dari sana, mereka sepakat untuk bahu-membahu dalam mengatasi keadaan dan membuat masyarakat lebih tenang.
Setelah itu, Presiden Prabowo mengajak Ketua Umum Partai Politik dan Pimpinan MPR/DPR berkumpul. Mulai dari Ketum PDI, Megawati Sukarno Putri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPR Puan Maharani, dan lainnya hadir.
Lewat pertemuan itu, Prabowo mengajak komitmen mereka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menekankan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang melakukan anarkisme dan ingin menjatuhkan Indonesia.
Penuhi Tuntutan Rakyat: Cabut Tunjangan DPR
Sebagaimana tuntutan masyarakat terhadap tambahan tunjangan rumah DPR Rp 50 juta, Presiden Prabowo akhirnya mengabulkan hal tersebut. Ia menyampaikannya setelah menggelar pertemuan dengan para Ketum Parpol.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Presiden Prabowo dikutip dari laman Kantor Staf Presiden.
Jenguk Rakyat-Polisi Korban Demo
Pada 1 September 2025, Presiden Prabowo menjenguk beberapa korban aksi demonstrasi di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 R Said Sukanto, Jakarta Timur. Ia memastikan kondisi para korban baik itu warga sipil maupun anggota polisi yang terluka.
Naikkan Pangkat Polisi yang Jadi Korban Demo
Setelah menjenguk korban-korban demo tersebut, Prabowo mengatakan bahwa polisi yang jadi korban berhak dinaikkan pangkatnya. Menurutnya para aparat sudah berjuang mengamankan negara.
"Saya ucapkan terima kasih atas negara, saya perintahkan mereka diberi penghargaan naik pangkat, masuk sekolah," kata Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Cara Sukarno Tanggapi Demonstrasi dan Kerusuhan
Pidato dan Diskusi Terbuka dengan Demonstran
Pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, demonstrasi sering terjadi. Baik dilakukan oleh mahasiswa, buruh maupun parta politik.
Berdasarkan catatan Puspresnas, Bung Karno menyambut demonstran dengan pidato atau diskusi terbuka. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah wujud aspirasi rakyat.
Ia juga sering memberikan kesempatan perwakilan demonstran untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Contohnya pada saat kejadian Istana Merdeka diserbu ribuan oang dan satu batalyon artileri pada 17 Oktober 1952.
Saat itu, demonstran menuntut pembubaran parlemen. Dengan tenang Bung Karno keluar menemui ribuan pendemo.
Kemudian ia berpidato dan menegaskan sikapnya kepada mereka yang henda mematikan sistem demokrasi dengan pasukan bersenjata.
Sukarno Gunakan Retorika Persuasif
Selain urusan negara, Sukarno juga pernah didemo wanita-wanita karena ia berpoligami pada Juli 1953. Ia dikritik habis-habisan karena sikapnya tersebut.
Untuk meredam kehebohan, Bung Karno kemudian menempatkan Fatmawati di Jakarta dan Hartini di Bogor. Setelah itu, ia juga terlihat melakukan lawatan ke luar negeri sendirian tanpa istri.
Sukarno terlihat menggunakan retorika persuasif saat menghadapi para demonstran. Sama seperti presiden lainnya, Sukarno menekankan bahwa demonstrasi boleh tetapi jangan sampai mengancam persatuan nasional.
Keluarkan Surat Perintah 11 Maret
Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar dikeluarkan Sukarno setelah terjadinya pemberontakkan G30S PKI. Saat itu para jenderal dibunuh dan diculik.
Saat itu juga kemudian muncul Trikora yang merupakan tiga tuntutan rakyat yakni bubarkan PKI, bersihkan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Soekarno melihat kondisi negara saat itu sangat bergejolak.
Lewat Supersemar, ia memerihtahkan Letjen Soeharto mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Mengutip Modul Kemendikbud, surat tersebut menandai tonggak lahirnya Orde Baru.
Meski demikian Supersemar menimbulkan kontroversi lantaran naskah asli Supersemar ini masih misterius keberadaannya. Eros Djarot menuliskan dalam bukunya Misteri Supersemar tahun 2006 lalu, "Dokumen negara yang sangat penting itu ternyata menghilang dan sampai hari ini masih tetap dinyatakan 'hilang'."
Bagaimana detikers, menurut kalian apalagi perbedaan respons para para presiden ini dalam menanggapi demonstran?
(cyu/nwk)
