.webp)
Orde baru merupakan istilah untuk menyebut masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang dimulai sejak 1965 dan berakhir pada 1998. Ada juga yang mengatakan istilah tersebut digunakan untuk menamai era rezim Soeharto yang berkuasa lebih dari tiga dasawarsa.
Lantas, apa yang melatarbelakangi lahirnya orde baru? Dan apa yang menyebabkan runtuhnya era tersebut?
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Mengutip Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Sampai Kontemporer oleh Adi Sudirman, lahirnya orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama atau era kekuasaan Soekarno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyebab yang melatarbelakangi jatuhnya orde lama adalah kondisi keamanan dalam negeri kala itu yang tidak kondusif, terlebih dikarenakan terjadinya pemberontakan G30S. Presiden Soekarno kala itu memberikan mandat kepada Soeharto untuk menjalankan pengamanan negara melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.
Dengan surat perintah yang dikenal sebagai tonggak lahirnya orde baru tersebut, Soeharto saat itu bebas bertindak mengatasi keadaan.
Berikut pokok pikiran yang terkandung dalam Supersemar:
- Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
- Agar melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut.
Soeharto sebagai pengemban Supersemar terlebih dahulu menandatangani Surat Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR. Meski demikian, Presiden Soekarno tetap menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Isi SK Presiden tersebut antara lain:
- Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang terhitung sejak 12 Maret 1966.
- Mengamankan menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S.
- Memurnikan MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI, dan menempatkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945.
Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan Sidang MPRS. Pidato yang dikenal dengan Pidato Nawaksara itu ditolak oleh MPRS.
Akhirnya, Presiden Soekarno menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto pada 20 Februari 1967. Penyerahan kekuasaan secara resmi dilakukan di Istana Negara di hadapan Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri.
Barulah Soeharto dilantik dan diambil sumpah sebagai Presiden RI pada 12 Maret 1967. Pelantikan ini menandai berakhirnya orde lama dan dimulainya orde baru.
Kebijakan Orde Baru
Mengutip buku Sejarah 3+ oleh Sardiman A.M., parameter keberhasilan orde baru adalah meningkatnya pembangunan ekonomi dan meredanya ketegangan politik. Dalam rangka mencapai keberhasilan itu, sejumlah kebijakan diterapkan selama masa pemerintahan ini, antara lain:
Kebijakan Ekonomi Masa Orde Baru
- Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
- Bekerjasama dan bergabung kembali dengan lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.
- Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM).
- Pemulihan perekonomian pada 1966-1973.
- Ekspor dan deregulasi pada 1983-1996.
Kebijakan Politik Masa Orde Baru
- Pelaksanaan pemilu pada 1971.
- Penyederhanaan partai politik.
- Dwifungsi ABRI.
- Indokrinasi Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila.
- Program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
- Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
- Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok.
- Memperkuat kerja sama regional dan internasional.
Penyebab Runtuhnya Orde Baru
Dilansir Modul Sejarah Indonesia Kelas XII oleh Nansy Rahman, selama orde baru, perekonomian Indonesia berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur meningkat dan merata sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Sayang, perkembangan ekonomi tersebut dibarengi dengan merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Praktik yang membuat krisis di berbagai sektor negara itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Akibatnya, berbagai demonstrasi dilakukan masyarakat termasuk mahasiswa.
Demo semakin marak dilakukan dan meluas hingga berlangsung di berbagai wilayah setelah pemerintah kala itu mengumumkan naiknya harga BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998.
Pada 12 Mei 1998, beberapa mahasiswa yang berdemonstrasi tertembak di depan Universitas Trisakti. Peristiwa ini memotivasi kemunculan solidaritas dari berbagai kalangan yang menentang kebijakan pemerintah karena dianggap tidak merakyat dan demokratis.
Demonstrasi kian gencar hingga berujung terjadinya kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Perekonomian nasional turut terkena imbas sehingga anjlok selama periode 1997-1998. Periode tersebut dianggap sebagai masa suram bagi Indonesia.
Dengan membesarnya gelombang demo di banyak daerah serta badai krisis ekonomi yang melanda negeri, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur pada 21 Mei 1998.
(azn/row)
