.webp)
"Ketika kita bicara mencerdaskan pendidikan bangsa, pendidik kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu, kita harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan pendidiknya agar mereka bisa berkonsentrasi mendidik anak-anak kita," ucap Anies pada Debat Capres terakhir di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).
Langkah Percepatan Sertifikasi Guru, Pengangkatan PPPK Guru, Beasiswa Anak Guru-Dosen
Anies mengatakan, prinsip bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidik diterapkan dalam menangani masalah pendidikan saat ini. Ia merujuk pada masalah kesejahteraan pendidik, puluhan guru honorer belum diangkat jadi PPPK, 1,6 juta guru belum tersertifikasi, dan beban administrasi pada dosen.
"Jadi, program yang harus kita kerjakan, program yang rencananya akan kita kerjakan, adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen dan anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tetapi anaknya sendiri tidak bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas," rinci capres nomor urut 01 tersebut.
"Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi," sambungnya.
Anies menekankan, dosen jangan diberi beban administrasi terlalu besar sehingga bisa melakukan tugasnya dalam mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.
"Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melakukan pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberi beban administrasi yang terlalu besar. Prinsipnya, ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu," tuturnya.
Anies turut merinci sejumlah contoh langkah pendukungan kesejahteraan pendidik di Jakarta saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI. Di antaranya yakni hibah bagi guru PAUD, bantuan bagi guru agama, dan bebas pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk guru dna dosen.
"Kami cerita sedikit yang kami kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan negara untuk mereka," ucapnya.
"Jadi, kita berikan dukungan berupa status pada guru, dosen juga begitu, kemudian penghasilannya, dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia yang tercerdaskan," kata Anies.
Ia menekankan, pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost (biaya), tetapi investasi pendidikan bagi pelajar.
"Karena itu, negara jangan pelit bicara investasi di bidang pendidikan, jangan pelit sama guru, janganlah kita berikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi," katanya.
(twu/nwk)
