.webp)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair untuk bantu mempromosikan IKN ke dunia internasional dalam agenda rencana pemindahan ibu kota RI.
"Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai mendampingi Presiden, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Kamis (20/10/2022).
Profil Tony Blair, Anggota Dewan Penasihat IKN
Pada 2020, politisi Inggris Tony Blair menjadi anggota Dewan Penasihat IKN bersama pendiri dan CEO SoftBank Masayoshi Son dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammad bin Zayed al Nahyan yang saat itu masih menjadi putra mahkota UEA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tony Blair sebelumnya dikenal sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris (UK) tahun 1997-2007. Saat itu, ia tercatat sebagai Perdana Menteri termuda di sejarah Britania Raya sejak 1812 dengan menjabat mulai usia 44 tahun, seperti dikutip dari Encyclopaedia Britannica.
Masa jabatan Tony Blair sebagai PM Inggris selama 10 tahun juga tercatat yang kedua terlama setelah
Hide quoted text
Margaret Thatcher. PM perempuan pertama Inggris tersebut menjabat 1979-1990 atau 21 tahun.
Kelahiran 6 Mei 1953 ini semula menempuh pendidikan di Fettes College di Edinburgh dan St. John College of the University of Oxford.
Tony Blair di masa kuliah mempelajari hukum dengan peminatan ide religius dan musik populer. Lulus dari University of Oxford pada 1975, Tony Blair berfokus pada hukum ketenagakerjaan dan komersial.
Ia lalu terlibat dalam Partai Buruh dan terpilih di House of Commons pada kursi parlemen Buruh di Sedgefield, bekas distrik pertambangan di Inggris. Perjalanan politiknya mengantarkan Tony Blair menjadi Perdana Menteri Inggris pada 1997. Ia terpilih kembali sebagai PM Inggris pada Mei 2001.
Masa jabatan Tony Blair ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Inggris, pengembalian keamanan di Irlandia Timur, pengakuan hukum atas partnership sipil gay, dan keberlanjutan kebijakan radikalisme pasar dari Margaret Tatcher dengan penekanan pada keadilan sosial.
Di sisi lain, pemerintahan Tony Blair juga dikritik karena dianggap cenderung lebih otoriter, aksi yang mendorong keterlibatan Inggris di Perang Irak, meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang, meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya volume utang negara dan personal, serta pajak rakyat yang tinggi.
Usai menjadi PM Inggris, Tony Blair ditunjuk oleh 'The Quartet' Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB menjadi utusan khusus untuk Timur Tengah. Ia menjabat sebagai utusan khusus hingga 2015.
Tony Blair tentang Promosi IKN
Luhut mengatakan, Tony Blair juga menyebut bahwa pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.
"Tadi pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari-pemerintah maksudnya dari Uni Emirat Arab dengan Tiongkok. Kemudian tadi Saudi dengan Korea itu joint company," kata Luhut.
Di samping itu, perusahaan dari Indonesia juga dapat menanamkan modal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Perusahaan dari Indonesia itu nanti bahu-membahu dalam membangun IKN karena pembangunan ini bukan hanya gedungnya saja, tetapi seperti Presiden sampaikan, termasuk juga kepada rohnya," tambah Luhut.
(twu/nwy)
