.webp)
Skema pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akhir-akhir ini dikritisi berbagai kalangan. Penyebabnya adalah adanya wacana patungan dana atau crowdfunding dari rakyat untuk IKN ini.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Gitadi Tegas Supramudyo Drs MSi menilai bahwa skema ini muncul dan mengejutkan masyarakat.
Gitadi menilai hal ini terjadi karena grand design sumber dana pembangunan IKN yang belum jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN adalah 466 triliun, hanya didukung APBN 20 persen. Artinya, 80 persen setara 377 triliun berasal dari sumber lain yaitu non-APBN," ucapnya dikutip dari laman resmi Unair.
Sumber Pendanaan IKN
Lebih lanjut Gitadi menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah hanya mengumumkan secara detail sumber dana pembangunan IKN dari sisi komponen APBN.
Pemerintah belum menjelaskan secara detail komposisi sumber dana pembangunan IKN dari non-APBN. Hal ini mengindikasikan lemahnya dimensi perencanaan pembangunan IKN.
"Jika dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, utang negara, dan khususnya faktor yang mendesak terhadap adanya IKN, sumber dana untuk pembangunan IKN dari non-APBN adalah beban yang sangat berat," terang Gitadi.
"Mencari 80 persen yaitu sekitar 377 triliun rasanya terlalu utopis," imbuhnya.
Alasan Patungan Dana Rakyat
Adapun skema patungan atau urun dana dari rakyat untuk pembangunan IKN menjadi rencana pemerintah untuk memenuhi salah satu sumber dana pembangunan IKN dari non-APBN.
Menurut Gitadi, skema urun dana dari rakyat ini bisa saja tidak memenuhi target, sehingga kekhawatiran berkaitan dengan adanya kemungkinan oversimplified dan overconfidence oleh pemerintah pun timbul.
"Pemerintah berpikir seandainya 20 persen saja masyarakat Indonesia akan menyumbang, maka akan didapat dana yang besar," jelasnya.
Selain itu, Gitadi juga menilai tidak tercapainya target urun dana dari rakyat bisa berpengaruh dan bisa tidak terlalu berpengaruh, tergantung proporsinya.
"Apalagi sampai saat ini tidak diketahui secara detail komposisi sumber dana non-APBN tersebut," tuturnya.
Sumber Dana Kerja Sama Perlu Dikedepankan
Dosen Unair tersebut menyarankan agar skema sumber dana pembangunan IKN dari kerja sama lebih dikedepankan meskipun biasanya akan berdampak pada posisi tawar terhadap pihak kedua, khususnya dalam policy making.
Terlebih jika mengandalkan sumbangan sektor privat yang sebagian besar biasanya meminta kompensasi langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk.
"Terkait dengan dana dari masyarakat, sebaiknya kecil saja mengingat pengalaman crowdfunding di masa lalu," tutupnya.
(faz/lus)
