Belajar dari Pakar

Riset dan Birokrasi Kita

M. Irfan Mahmud - detikEdu
Jumat, 17 Jun 2022 08:00 WIB
M. Irfan Mahmud
M. Irfan Mahmud
Memperoleh gelar sarjana arkeologi dari Universitas Hasanuddin (1993). Program Magister bidang Antropologi di Universitas Indonesia, Depok (2005) dan Doktor Antropologi Unhas (2021). Karya yang telah terbit, di antaranya: Kota Kuno Palopo (2004); Bantaeng dari Masa Prasejarah ke Masa Islam (2007); Dato ri Tiro (2010); Austronesia dan Melanesia di Nusantara (2010). Tahun 1997-1999 bekerja di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Selanjutnya menjadi peneliti di Balai Arkeologi Makassar, 1998-2007. 2008—2016 Kepala Balai Arkeologi Papua. Terakhir, sejak Januari 2016 hingga Desember 2021 menjadi Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Selatan. Januari 2022 bergabung menjadi peneliti BRIN. Sejak 1 Maret 2022 diamanahi Plt. Kapusris Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN.
Ketua Tim Peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan, Retno Purwanti mengukur ketebalan batuan saat ekskavasi untuk penelitian di Candi Koto Mahligai, kompleks Candi Muarajambi, Muarojambi, Jambi, Kamis (8/7/2021). Penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Sumatera Selatan mulai 2-17 Juli 2021 di kompleks situs yang berada di sebelah barat gerbang masuk kompleks Candi Muarajambi tersebut bertujuan mengungkap fungsi dan pemanfaatannya pada masa lampau. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/wsj.
Penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Sumatera Selatan di Candi Muarojambi (Foto: ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)
Jakarta -

Akhir-akhir ini kita sering disuguhi isu-isu yang terkesan menegasikan julukan kebanggaan Indonesia. Misalnya, Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa dan negeri seribu candi, tapi daya saing pariwisata kita masih berada di belakang negara tetangga.

Kita punya pulau dijuluki Javadwipa (=lumbung padi) sejak abad ke-7 Masehi, tapi sekarang masih impor beras. Jejak artefak multikulturalisme dari 1340 suku bangsa (BPS, 2021) juga menggambarkan slogan Bhinneka Tunggal Ika, namun sensitifitas isu sara masih mengkhawatirkan.

Potensi Indonesia itu selalu dibanggakan, meskipun belum sepenuhnya bisa menjadi cermin taraf kesejahteraan yang selaras dengan anugerah potensi alam dan kebudayaan kita.

Potensi Riset

Bangsa kita terbukti punya rekam jejak produksi pengetahuan dan budaya unggul. Misalnya, temuan arkeologi lukisan tertua dunia di situs Timpuseng (Maros) tahun 2014 berusia 40.000 BC telah meruntuhkan dominasi cara pandang Eropa centris terkait evolusi seni dan kognitif umat manusia. Bahkan temuan terakhir di situs Gua Baratedong (Pangkep) semakin memastikan bahwa sejak 45.500 BC Nusantara telah menjadi bagian penting panggung produksi pengetahuan umat manusia.

Jejak arkeologi di situs Muara Jambi periode selanjutnya, memastikan bahwa sejak abad ke-7 Masehi Kerajaan Sriwijaya sudah berperan penting sebagai salah satu pusat destinasi pendidikan unggul di Asia. Indonesia juga memiliki banyak kitab sastra dan kaya manuskrip yang menerangi etalase kebangsaan kita, seperti Nagarakrtagama (Jawa) dan I Lagaligo (Bugis).

Orang Eropa merebut hegemoni pengetahuan dan memanfaatkan potensi bangsa kita selama lebih dua abad sebagai laboratorium riset unggul berskala global. Sejak abad ke-18 pemerintah kolonial sadar bahwa untuk memantapkan kekuasaan mensyaratkan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang bumi Nusantara.

Mereka sangat sadar akan pentingnya apa yang disebut Michel Foucault (1977) "kuasa pengetahuan". Justru itu, Indologi dipandang keharusan oleh pemerintah kolonial. Bataviasche Genootschap van Kusten en Westenscappen serius diwujudkan tahun 1778 sebagai lembaga riset pertama di Nusantara.

Warisan kesadaran riset era kolonial masih banyak diteruskan sampai sekarang, diantaranya Kebun Raya Bogor, Museum Nasional, Lembaga Arkeologi, dan Lembaga Eijkman.

Pada umumnya, peneliti asing jauh lebih mampu memaksimalkan produksi pengetahuan dari riset yang dilakukan di Indonesia. Di bidang akademis banyak ilmuan asing yang kiprah risetnya di Nusantara telah menjadi sumber landasan teoritis berpengaruh, seperti van Heine Geldern (teori local genius), Callenfels (Bapak prasejarah Indonesia), Casparis dan Bosch (peletak riset kesejarahan Indonesia), Clifford Geertz, De Graaf, Bellwood, dan banyak lainnya.

Sebaliknya, peneliti Indonesia masih sangat sedikit memanfaatkan potensi ladang kajian di pekarangannya sendiri. Kita sangat lama menjadi pemilik semu tambang pengetahuan, bagai menggenggam air, lalu tumpah di sela-sela jari tangan.

Masalah Birokrasi Riset

Banyak orang bertanya-tanya mengapa ilmuan kita terlalu lama mati rasa dengan anugerah bumi Nusantara. Jawaban sederhana yang dulu sering kita dengar dihubungkan dengan kolonialisme, meskipun tidak semuanya benar. Karena kelompok intelektual generasi pertama bangsa Indonesia juga dicerahkan oleh iklim kolonialisme, terutama ketika politik etis mulai diimplementasikan secara terbatas pada kelompok nigrat dan kelas atas.

Pada masa post-kolonial, tabu politik sering menjadikan tujuan riset melempem. Hasilnya hanya data arbitrer dan bermutu rendah atau rekomendasi ABS (Asal Bapak Senang). Di masa Orde Baru kebanyakan data akurat dan isu sensitif justru dimiliki sekelompok kecil LSM "pemberani". Metreka mengambil resiko dianggap antek liberalis karena mendapatkan dana dari lembaga donor asing.

Kelemahan lain terkait rendahnya kepekaan riset para birokrat daerah dibandingkan apresiasi pejabat kolonial. Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles misalnya, dalam tugasnya menulis History of Java. Begitu pula J. Karon, Gubernur wilayah Sulawesi, pada tahun 1933 mengundang khusus dan memerintahkan A.A Cense meneliti lebih mendalam konteks Arca Budha Amarawati yang ditemukan saat pembangunan jalan.

Sementara pejabat birokrat kita sekarang masih banyak membuat peneliti merengek-rengek untuk mendapat dukungan riset. Kehadiran BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) diharapkan mampu mendistrupsi kendala jarak riset dan birokrat di daerah.

Rendahnya kepekaan riset para birokrat sesungguhnya bukan salah mereka sepenuhnya. Dunia riset memang terlalu lama berada di menara gading, tidak membumi. Dua dasawarsa lalu, para intelektual sering diolok-olok hanya menumpuk laporan.

Selama periode kolonial hingga Orde Baru, rakyat cenderung hanya bisa menikmati hasil riset sebagai narasi kebanggaan romantis bumi Nusantara, bukan kesadaran tindakan sains untuk pembangunan berbasis pengetahuan.

Di era sebelumnya, kaitan riset dan pembangunan bagai langit dan bumi. Iklim riset sebelumnya sangat sektoral. Riset tumbuh terpisah di 81 pohon kementerian dan lembaga pemerintah. Riset cenderung dimaknai tugas, bukan passion. Tak ada dana, tak ada riset.

Tidak berlebihan bila tahun 2019, isu riset menjadi salah satu bahan debat calon presiden. Para kandidat cenderung sepakat bahwa model riset kita tidak efesien, kecil dan tersebar bagai benang kusut di pangkuan beberapa Balitbang kementerian/lembaga.

Distrupsi Balitbang kementerian/lembaga dengan mengintegrasikan ke dalam satu ekosistem tampaknya menjadi upaya membumikan riset dan memperbaiki indeks inovasi global Indonesia. Global Innovation Index tahun 2018, Indonesia masih diperingkat 85. Kita masih ketinggalan jauh dibandingkan negeri ASEAN sekalipun, hanya menang dari Kamboja di peringkat 96.

Bagi para peneliti, penelitian sudah hafal diluar kepala, soalnya ada pada inovasi. Padahal, riset tanpa inovasi bagai produk tanpa pasar. Artinya setiap riset perlu memikirkan sasaran pasar; tanpa pasar, produk pengetahuan riset hanya akan menjadi santapan segelintir ilmuan bidangnya.

Meskipun hampir semua sependapat bahwa produk pengetahuan yang unggul memerlukan ekosistem terintergasi. Namun kebanyakan peneliti dari kementerian/lembaga masih resah dan bingung menghadapi kenyataan berbeda, bagai langit dan bumi.

Masalahnya, ekosistem terintegrasi harus membuang pola riset jatahan. Mereka diasah kepekaan adaptasinya dengan paradigma riset yang kompetitif (terbuka), kolaboratif, dan multi/inter disiplin.

Situasi ini menggambarkan masih pentingnya agenda tahapan proses kulturisasi dalam mewujudkan ekosistem riset kelas dunia: setara, mandiri, kreatif dan bermartabat. Tantangannya, lembaga riset harus mampu mendistrupsi mentalitas peneliti-birokrat.

Mewujudkan Centre of Exellence

Masyarakat sudah lama menanti hadirnya lembaga riset yang membumi. Wadah "tangki pemikir" bangsa yang dapat berperan sekurang-kurang dalam lima aspek pokok: (1) menjamin akses riset; (2) menjamin mutu riset; (3) mengontrol asset riset; (4) mencairkan hubungan sumberdaya riset lintas disiplin/sektor; (5) mengintegrasikan hasil riset untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peran pokok tersebut akan memberi jaminan berkarya, bersinergi dan berkolaborasi. Peran itu, sekaligus menyiapkan ruang terbuka dan kompetitif, sehingga diharapkan tidak ada lagi "sivitas pohon pisang", hanya sekali berbuah.

Pemerintah tampaknya merespon penantian panjang bangsa Indonesia dengan membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2021. BRIN tampaknya dibentuk untuk menjawab harapan rakyat akan hadirnya centre of exelllence yang mampu menjadi tulang punggung dan sumber resmi satu data Indonesia yang sebelumnya tersebar-sebar di berbagai kementerian/lembaga.

Tantangannya, para periset dituntut untuk secara konsisten menyajikan data berkualitas, tepat, dan kontinyu. BRIN hadir sebagai wadah integral, kolaboratif, dan sinergis litbangjirap yang perannya prospektif dalam pembangunan berkelanjutan dengan dua fokus pemajuan: (1) profesionalisme SDM (human capital); (2) produksi pengetahuan dan teknologi sebagai pemberdayaan (enablers). Dengan dua fokus pemajuan tersebut, BRIN akan menjadi kunci pencapaian target Indonesia Emas 2045.



Simak Video "Alasan BRIN Batalkan Rencana Renovasi Rp 6,1 M Ruang Kerja Dewan Pengarah"
[Gambas:Video 20detik]
(pal/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia